PARIGI MOUTONG, EKOPOLIS.CO.ID – Tragedi demi tragedi yang menelan korban jiwa di kawasan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong kembali menjadi sorotan. Peristiwa yang berulang ini dinilai sebagai bukti masih lemahnya perhatian pemerintah terhadap keselamatan masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan rakyat.
Di tengah tekanan ekonomi, banyak warga terpaksa bekerja di lubang-lubang galian yang tidak memenuhi standar keselamatan. Tanpa perlindungan yang memadai dan tanpa jaminan keselamatan kerja, para penambang setiap hari menghadapi ancaman runtuhan tanah yang bisa terjadi kapan saja.
Kondisi ini dinilai seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk hadir dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor tersebut.
Aktivis masyarakat, Anwar, menilai bahwa negara tidak boleh hanya hadir setelah tragedi terjadi. Menurutnya, keselamatan pekerja tambang rakyat harus menjadi perhatian serius, terutama dalam menghadirkan regulasi yang mampu melindungi mereka.
“Kita tidak bisa terus-menerus menutup mata dan hanya menghitung jumlah korban. Ruang kerja aman adalah hak asasi, termasuk bagi mereka yang mencari sesuap nasi di bawah tanah,” ujar Anwar dalam keterangannya.
Ia juga menyoroti sulitnya akses perizinan serta minimnya regulasi yang berpihak pada penambang rakyat. Kondisi tersebut membuat aktivitas pertambangan masyarakat kerap dicap ilegal, sehingga standar keselamatan kerja atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sering kali diabaikan.
Akibat status yang tidak resmi itu pula, ruang penambangan yang aman dan terkontrol menjadi sulit diwujudkan. Para pekerja akhirnya tetap beroperasi dalam kondisi berisiko tinggi tanpa pengawasan yang memadai.
Menurut Anwar, menghadirkan regulasi yang jelas bagi tambang rakyat bukan berarti menutup mata terhadap potensi kerusakan lingkungan. Sebaliknya, dengan adanya aturan yang tegas dan pengawasan yang kuat, aktivitas pertambangan justru dapat diarahkan agar lebih tertib dan bertanggung jawab.
“Dengan regulasi dan pengawasan yang jelas, praktik pertambangan bisa lebih terkontrol. Pada saat yang sama, keselamatan para pekerja juga dapat terlindungi,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak lagi membiarkan persoalan PETI hanya menjadi polemik tanpa solusi. Tragedi yang terus berulang, kata dia, harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pertambangan rakyat agar lebih aman, legal, dan berkelanjutan.
“Rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi tumbal dari aktivitas pertambangan,” tegasnya.
