Boalemo, Ekopolis.co.id — Tokoh Pemuda dan Masyarakat, Supandri Suko, mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran di kawasan wisata Pantai Bolihutuo, Kabupaten Boalemo. Ia menilai pemerintah daerah belum menunjukkan kejelasan dalam penggunaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari tiket masuk dan pajak pelaku UMKM.
Supandri menegaskan bahwa Pantai Bolihutuo memiliki posisi strategis sebagai destinasi unggulan yang berpotensi meningkatkan PAD. Namun, ia melihat kondisi fasilitas di lapangan belum mencerminkan besarnya pemasukan yang diperoleh.
“Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka penggunaan anggaran tersebut. Jika pendapatan tinggi, maka dampaknya harus terlihat nyata bagi masyarakat dan pengunjung,” tegas Supandri kepada media (26/3).
Ia menemukan sejumlah persoalan krusial di kawasan wisata tersebut. Pengelola belum memaksimalkan pembangunan infrastruktur dasar. Petugas juga belum menjaga kebersihan lingkungan secara konsisten. Selain itu, pengelola belum menyediakan fasilitas pendukung wisatawan secara memadai. Kondisi ini berpotensi menurunkan daya tarik wisata dan menghambat pertumbuhan sektor pariwisata daerah.
Supandri mendesak pemerintah daerah untuk membuka data secara transparan, termasuk rincian PAD, alokasi anggaran, serta realisasi program. Ia menilai keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Desakan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
Lebih lanjut, pengelolaan sektor pariwisata harus mengikuti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mewajibkan pemerintah daerah mengembangkan destinasi wisata secara berkelanjutan serta melibatkan masyarakat lokal.
Supandri juga mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Ia meminta dinas terkait melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata, mulai dari pemberdayaan UMKM hingga penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran sektor pariwisata, khususnya di Pantai Bolihutuo. Evaluasi tersebut harus mencakup kinerja dinas pariwisata serta efektivitas program yang telah berjalan.
“Pemerintah harus bertindak tegas dan terukur. Optimalisasi potensi wisata hanya bisa terwujud jika pengelolaan anggaran berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutupnya.
