Gorontalo Utara, EKOPOLIS.CO.ID — Tepat satu tahun sejak kematian tragis almarhum Jupe, kasus yang sempat menghebohkan publik Gorontalo Utara itu hingga kini belum menunjukkan kejelasan hukum. Kemandekan proses penegakan hukum tersebut menuai kecaman keras dari berbagai pihak, khususnya aktivis muda Gorontalo.
Ikbal Ka’u, aktivis asal Gorontalo, menilai lambannya penanganan kasus ini sebagai cerminan buruknya penegakan hukum sekaligus rendahnya kepekaan sosial pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gorontalo Utara.
“Sudah satu tahun berlalu, tetapi keadilan seolah ikut dikubur bersama korban. Aparat penegak hukum dan pemerintah terkesan menutup mata, sementara keluarga korban terus hidup dalam ketidakpastian. Ini bukan lagi kelalaian, melainkan bentuk ketidakadilan yang dibiarkan,” tegas Ikbal, Sabtu (3/1).
Ia menilai, diamnya aparat dan pemerintah justru memperkuat persepsi publik bahwa hukum belum sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil. Padahal, menurutnya, keadilan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun kekuasaan.
Ironisnya, di tengah belum tuntasnya kasus kematian tersebut, ruang publik justru dipenuhi narasi pencitraan pembangunan dan promosi program pemerintah daerah, salah satunya agenda hilirisasi ayam terintegrasi nasional yang kerap digaungkan para pejabat.
“Saya tidak menolak pembangunan. Namun menjadi ironi ketika pemerintah sibuk memamerkan program unggulan, sementara nyawa rakyatnya belum memperoleh keadilan. Di mana empati dan tanggung jawab moral para pemimpin daerah?” lanjut Ikbal.
Tak hanya pemerintah daerah, Ikbal juga menyoroti sikap anggota DPRD kabupaten maupun provinsi dari daerah pemilihan Gorontalo Utara. Ia mempertanyakan keberpihakan para wakil rakyat yang dinilai belum menunjukkan langkah nyata dalam mengawal penegakan hukum atas kasus tersebut.
“Para aleg dari dapil Gorut seharusnya menjadi corong penderitaan rakyat. Tapi hari ini mereka justru diam. Apakah suara rakyat hanya penting saat kampanye? Ketika ada kematian yang tidak wajar dan hukum mandek, mereka sibuk dengan urusan politik dan proyek,” kritiknya.
Lebih jauh, Ikbal menilai kondisi pemerintahan di Gorontalo Utara semakin menunjukkan wajah birokratis dan formalistik, yang berjalan berdasarkan kepentingan struktur, bukan nurani dan rasa keadilan.
“Jika rakyat kecil kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan pemimpinnya, ini menjadi ancaman serius bagi masa depan daerah dan generasi muda. Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujarnya.
Ikbal menegaskan bahwa dirinya bersama elemen masyarakat sipil dan mahasiswa akan terus mengawal kasus kematian almarhum Jupe hingga ada kejelasan hukum yang pasti.
Ia mendesak Kapolres Gorontalo Utara untuk segera memberikan titik terang dan memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan adil.
“Keadilan tidak boleh sekadar janji. Negara harus hadir untuk rakyatnya,” pungkasnya. (*)
