Parigi Moutong – Isu pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan kembali mencuat dan menjadi perhatian serius masyarakat Kabupaten Parigi Moutong. Aktivis lokal, Wira Tombolotutu, menyampaikan kritik tajam terhadap praktik pungutan yang dinilai masih terjadi di sejumlah sekolah dan membebani orang tua siswa.
Berdasarkan laporan masyarakat, pungutan muncul dalam berbagai bentuk. Sekolah kerap menggunakan istilah “sumbangan sukarela”, biaya perpisahan, hingga pengadaan seragam dan buku. Namun, dalam praktiknya, pungutan tersebut diduga bersifat wajib dan menekan wali murid.
Wira menilai kondisi ini telah menyimpang dari prinsip dasar pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Ia menegaskan bahwa lembaga pendidikan tidak boleh menjadi ruang transaksi yang merugikan masyarakat.
“Pendidikan adalah hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi, bukan ajang transaksional untuk memperkaya oknum tertentu,” tegasnya kepada tim media ekopolis.co.id. Rabu (1/4)
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah serta Dinas Pendidikan. Menurutnya, praktik pungli terus berulang karena tidak ada tindakan tegas yang memberikan efek jera.
Wira menilai pembiaran tersebut mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola pendidikan. Sekolah dinilai cenderung menormalisasi pungutan di luar ketentuan, sementara sanksi terhadap pelanggaran hampir tidak terdengar. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya komitmen dalam menjaga integritas sektor pendidikan.
Atas dasar itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret. Bupati Parigi Moutong diminta membentuk satuan tugas independen guna mengaudit penggunaan dana di sekolah. Dinas Pendidikan juga didorong mengeluarkan instruksi tegas yang merujuk pada regulasi yang berlaku, termasuk Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 dan Nomor 75 Tahun 2016.
Selain itu, aparat penegak hukum yang tergabung dalam Saber Pungli diminta bertindak proaktif tanpa menunggu laporan formal dari masyarakat.
Wira mengingatkan bahwa praktik pungli tidak hanya berdampak pada beban ekonomi orang tua siswa, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Jika tidak segera ditangani, upaya peningkatan kualitas pendidikan dinilai hanya akan menjadi slogan semata.
“Jangan jadikan bangku sekolah sebagai meja perundingan harga,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong terkait dugaan praktik pungli tersebut.
