EKOPOLIS.CO.ID – keresahan kembali menggema di jantung Kota Gorontalo. Aliansi Mahasiswa Peduli Gorontalo Bersatu turun ke jalan, menggelar aksi simbolik di perlimaan pusat kota. Tuntutannya sederhana namun sarat makna: usut tuntas dugaan ijazah bermasalah Wakil Bupati Gorontalo Utara,
Sudah berbulan-bulan publik menunggu kejelasan, namun penegak hukum — khususnya Polda Gorontalo — tampak masih berjalan di tempat. Padahal, jika menilik data dan fakta yang kami temukan, kasus ini bukan sekadar gosip politik, melainkan persoalan serius yang menyangkut integritas pejabat publik dan kepercayaan rakyat.
Kilas balik ke akar persoalan, rekam pendidikan sang Wakil Bupati. Tercatat bahwa ia menempuh pendidikan di SMP Negeri 4 Buluwangun, Jakarta, pada tahun 1982, namun baru memperoleh ijazah SMA Gorontalo pada tahun 2002 — dua dekade setelahnya.
Selisih waktu 20 tahun antara jenjang pendidikan dasar dan menengah atas inilah yang menimbulkan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi di antara rentang waktu itu? Di mana kesinambungan riwayat pendidikannya?
Namun yang lebih mengusik nurani publik adalah sikap diam sang pejabat. Alih-alih tampil menjelaskan dan meluruskan informasi, ia memilih bungkam di tengah derasnya sorotan masyarakat. Sebuah keheningan yang justru menebalkan dugaan, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan — sesuatu yang menanti untuk diurai dengan kejujuran dan bukti hukum.
Sementara itu, aparat penegak hukum seakan berjalan di atas kabut. Tidak ada pernyataan tegas, tidak ada perkembangan signifikan. Publik pun bertanya-tanya: Apakah hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas?
Aksi mahasiswa hari ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Ini adalah seruan moral, sebuah panggilan nurani untuk menjaga marwah pemerintahan daerah. Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga terang benderang.
“Kami tidak akan diam. Setiap hari kami akan lakukan aksi simbolik di tiap-tiap persimpangan kota Gorontalo hingga Gerakan puncaknya Adalah aksi parlemen jalanan, untuk sementara kami masih melakukan konsolidasi-konsolidasi internal kepada seluruh organisasi mahasiswa dan Insya ALLAH kami akan lakukan parlemen jalan di hari selasa depan karena rakyat Gorontalo Utara berhak tahu apakah pemimpinnya berdiri di atas kejujuran atau kebohongan,” tegas fikri selaku koordinator aksi.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum di Gorontalo: apakah mereka akan berpihak pada kebenaran dan transparansi, atau justru larut dalam diam yang mencurigakan.
Satu hal pasti — rakyat tidak akan berhenti bertanya,
karena kebenaran tidak bisa dibungkam. (*)
