BUOL, EKOPOLIS.CO.ID – Kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, memicu kekhawatiran publik sekaligus sorotan tajam terhadap lemahnya sistem pengawasan program tersebut. Rabu (28/01)
Program yang sejatinya dirancang pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik justru diduga menimbulkan dampak sebaliknya. Sejumlah siswa dilaporkan mengalami gejala pusing, mual, hingga sakit perut usai mengonsumsi makanan MBG yang dibagikan di sekolah.
Insiden tersebut sontak menimbulkan kepanikan di kalangan orang tua. Mereka mempertanyakan standar kelayakan dan keamanan makanan yang setiap hari dikonsumsi anak-anak di lingkungan sekolah melalui program resmi pemerintah.
Sekretaris Umum KAMB-G, Rahmatia Arjoyo, menilai kejadian ini sebagai indikasi adanya kelalaian serius dalam sistem pengawasan pelaksanaan MBG. Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat dianggap sepele karena menyangkut keselamatan siswa.
“Program yang membawa nama ‘bergizi’ seharusnya melewati proses kontrol kualitas yang ketat, mulai dari pengolahan bahan, kebersihan dapur, penyimpanan, hingga pendistribusian. Jika siswa justru jatuh sakit, berarti ada kegagalan mendasar dalam sistem pengawasannya,” tegas Rahmatia.
Menurutnya, langkah penanganan medis terhadap siswa memang penting, namun tidak cukup untuk menyelesaikan akar persoalan. Evaluasi menyeluruh dan bersifat preventif dinilai jauh lebih mendesak dibanding sekadar respons setelah korban berjatuhan.
“Pengawasan tidak boleh bersifat reaktif. Pemerintah harus memastikan pengecekan makanan dilakukan secara berlapis sebelum dibagikan, bukan setelah anak-anak menjadi korban,” tambahnya.
Keterlibatan Dinas Kesehatan dan Badan Gizi dalam menangani kasus ini diapresiasi sebagai langkah awal. Meski demikian, Rahmatia menekankan perlunya transparansi hasil investigasi serta audit menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program MBG di lapangan.
Ia juga mendesak agar pemerintah daerah segera mengevaluasi pihak penyedia makanan, standar higienitas, serta prosedur keamanan pangan agar kejadian serupa tidak terulang, baik di Bunobogu maupun di wilayah lain.
Program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun tanpa pengawasan yang serius, profesional, dan bertanggung jawab, manfaat program tersebut justru berpotensi berubah menjadi ancaman kesehatan.
Kasus di Bunobogu menjadi peringatan keras bahwa keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama. Kelalaian sekecil apa pun dalam tata kelola pangan sekolah tidak dapat ditoleransi. (*)
