EKOPOLIS.CO.ID — Aktivis muda Gorontalo, Fikri Abdullah, kembali menyuarakan kegelisahan publik terkait polemik dugaan ijazah bermasalah Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf. Menurutnya, perkembangan terbaru justru menunjukkan adanya perubahan sikap sejumlah elite yang semakin menambah keruhnya persoalan.
Fikri menilai, kasus yang sejak awal mengundang tanda tanya besar ini kini seolah diarahkan ke jalur yang membingungkan publik. Ia menyoroti tokoh-tokoh yang sebelumnya vokal mengungkap kejanggalan, namun belakangan tiba-tiba melemahkan pernyataan mereka sendiri.
“Publik tentu bertanya-tanya. Bulan lalu, ada tokoh yang tegas menyebut ada ketidaksesuaian tahun kelulusan dan dua ijazah berbeda. Kini, tiba-tiba semuanya dianggap normal dan ‘sah’. Perubahan yang terlalu cepat seperti itu bukan hal kecil,” tegas Fikri.
Ia menyebut fenomena ini sebagai bentuk “manuver elite yang mulai masuk angin”, sebuah frasa yang menggambarkan sikap yang melemah, mendadak berubah haluan, dan tidak lagi konsisten.
“Ketika seseorang yang awalnya paling keras mengungkap celah, sekarang justru menarik diri sebagai saksi dan menganggap tak ada masalah, publik tentu punya hak curiga. Ada apa dengan perubahan mendadak ini?” ujarnya.
Publik Jangan Tertipu oleh Narasi Baru yang Tidak Konsisten
Fikri juga mengingatkan bahwa perubahan sikap tokoh tertentu tidak otomatis mengubah fakta objektif soal kejanggalan dokumen pendidikan tersebut.
“Ini bukan soal siapa membela siapa. Ini soal integritas dokumen negara, soal transparansi pejabat publik. Ketidaksesuaian tahun kelulusan dan riwayat pendidikan itu bukan hal yang bisa hilang hanya karena ada tokoh yang mendadak berubah cerita,” katanya.
Ia menilai, perubahan narasi tanpa dasar bukti baru yang jelas hanya akan menambah kecurigaan publik bahwa ada upaya mengarahkan opini.
“Jika memang ada klarifikasi resmi dari sekolah, lembaga pendidikan, atau instansi terkait, sampaikan dengan terbuka. Jangan hanya meredakan isu dengan pernyataan sepihak yang tidak diikuti bukti,” tambahnya.
Penegak Hukum Diminta Tidak Terpengaruh Manuver Elite
Fikri menegaskan bahwa tugas penegak hukum adalah bekerja berdasarkan bukti, bukan mengikuti arah angin dari elite politik.
“Penegak hukum harus independen. Jangan tergiring oleh narasi-narasi baru yang muncul dari figur yang justru tidak konsisten dari awal,” ujarnya.
Menurutnya, publik sangat menantikan langkah nyata dari Polda Gorontalo untuk menghadirkan transparansi.
“Kasus ini sudah berbulan-bulan. Tidak ada perkembangan signifikan yang disampaikan ke publik. Diam seperti ini hanya menambah kecurigaan bahwa ada yang ingin menutupi sesuatu,” katanya.
Aktivis Siap Mengawal Hingga Akhir
Fikri memastikan bahwa ia bersama elemen mahasiswa tidak akan berhenti mengawal kasus ini.
“Ini bukan sekadar isu politik. Ini soal kejujuran, soal marwah pemerintahan. Kalau elite mulai ‘masuk angin’, mahasiswa tidak boleh ikut-ikutan lelah,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan pesan keras:
“Kalau ada yang ingin memutarbalikkan fakta, jangan kira publik diam. Rakyat Gorontalo Utara pantas mendapatkan kebenaran, bukan manipulasi.”
