GORONTALO, EKOPOLIS.CO.ID — Praktisi hukum sekaligus pengajar Universitas Ichsan, Rustam, S.H., M.H., menjadi bulan-bulanan kritik pedas setelah pernyataannya membela Gubernur Gusnar Ismail soal tambang ilegal. Jum’at (13/3)
Rustam yang mengklaim pernyataan gubernur adalah “niat baik” dan “perlindungan rakyat dari jeratan hukum” langsung dibantah habis-habisan oleh aktivis dan penambang rakyat Pohuwato.
“Rustam bicara seenaknya dari balik meja kuliah dan kantor hukum! Dia bilang ‘tidak ada pemimpin tega lihat rakyatnya bermasalah hukum’? Omong kosong besar! Justru pernyataan Rustam dan Gubernur yang tega membiarkan ribuan keluarga penambang kelaparan, anak-anak putus sekolah, dan ibu-ibu menangis karena hasil tambang menumpuk tak laku!” tegas Rusli akitivis Pohuwato, dalam keterangan hari ini.
Rusli laki menilai Rustam hanya menjadi “jurubicara elit” yang buta realitas. “Dia sok pintar ngomong soal WPR dan IPR, padahal proses itu lambat seperti siput, mahal, dan rumit. Penambang rakyat kecil mana mampu syarat tekhnis dan administratif, sementara perut lapar tak bisa ditunda! Ini bukan perlindungan, ini pembunuhan ekonomi rakyat secara perlahan!”
Rustam disebut “hipokrit” karena sebagai pengajar hukum seharusnya paham keadilan sosial, tapi malah membenarkan penertiban yang membuat toko emas tutup dan pasar emas rakyat lumpuh total.
“Kamu bilang gubernur sedang ‘berjuang’ dapat IPR? Berjuang di mana? Di ruang rapat mewah atau di lapangan bersama penambang yang sudah 3 bulan tak punya uang beli beras?” sindir Rusli.
Narasi “niat baik gubernur dipelintir oknum” dibalik: “Yang memelintir justru Rustam! Dia memelintir penderitaan rakyat menjadi ‘pelajaran hukum’.
Ini bukan perlindungan, ini pengkhianatan terhadap rakyat kecil!”
Penambang yang enggan disebut namanya menambahkan dengan amarah: “Kami bukan penjahat! Kami hanya cari makan di tanah sendiri. Rustam dan gubernur duduk manis di Gorontalo kota, kami di Pohuwato kelaparan. Kalau memang berani, turunlah ke lapangan, lihatlah kondisi kami!”
Aktivis mendesak Rustam segera minta maaf dan tarik pernyataannya, atau mundur dari jabatan pengajar karena telah “membela kekuasaan di atas penderitaan rakyat”.
Mereka juga mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran jika Gubernur Gusnar Ismail tidak segera keluarkan solusi nyata, bukan sekadar janji WPR-IPR yang tak kunjung datang.
“Rustam, cukup sudah omong kosongmu! Hukum yang kamu bela itu membunuh rakyat. Turun dari menara gadingmu dan rasakan penderitaan rakyat Pohuwato!”
