PALU, EKOPOLIS.CO.ID – Program Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan di Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memicu polemik di tengah masyarakat. Proyek yang digadang-gadang sebagai pendorong percepatan pembangunan dan investasi ini dinilai perlu dikritisi agar tidak sekadar berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
PSN merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Namun, rencana pengembangan industri, terutama yang berbasis pertambangan atau pengolahan nikel di wilayah Siniu, menimbulkan kekhawatiran terkait dampak ekologis dan sosialnya.
Aktivis muda Parigi Moutong, Haikal Ratalebo, menegaskan bahwa karakteristik sosial-ekologis Siniu harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Menurutnya, mayoritas masyarakat Siniu menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan sumber daya laut.
“Jika proyek industri tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian, potensi degradasi lingkungan laut dan pesisir bisa mengancam mata pencaharian nelayan lokal,” ujar Haikal dalam keterangannya.
Ia menilai, pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berisiko memicu kerusakan jangka panjang, terutama pada ekosistem pesisir yang menjadi tulang punggung ekonomi warga.
Selain aspek lingkungan, Haikal juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam setiap tahapan perencanaan PSN. Transparansi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), keterbukaan informasi, serta perlindungan hak masyarakat adat dan lokal disebutnya sebagai syarat mutlak.
“Tanpa pelibatan masyarakat secara bermakna atau meaningful participation, PSN berpotensi menimbulkan konflik, baik horizontal antarwarga maupun vertikal antara masyarakat dengan pemerintah dan investor,” tegasnya.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diminta memastikan kebijakan pusat tetap selaras dengan kebutuhan dan aspirasi daerah. Pembangunan yang terlalu sentralistik dinilai dapat mengabaikan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.
Haikal menegaskan, kritik terhadap PSN di Siniu bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan dorongan agar pembangunan berjalan secara adil, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
“Pembangunan sejati bukan hanya soal investasi dan infrastruktur. Negara harus hadir melindungi lingkungan hidup, menjamin hak-hak masyarakat, dan memastikan kesejahteraan generasi kini serta mendatang,” pungkasnya.
Polemik PSN di Siniu kini menjadi perhatian publik Parigi Moutong. Masyarakat berharap pemerintah mampu menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan perlindungan ruang hidup warga, sehingga pembangunan tidak meninggalkan persoalan baru di kemudian hari.
