Gorontalo, Ekopolis.co.id – Eskalasi kasus dugaan jaringan WiFi ilegal di Randangan dan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, memasuki fase yang semakin panas. Aktivis muda Gorontalo, Kevin Lapendos, kali ini melontarkan pernyataan yang jauh lebih konfrontatif dan tanpa kompromi, menyusul beredarnya rekaman yang diduga memuat praktik “setoran” kepada oknum yang dikaitkan dengan Polda Gorontalo.
Dalam nada yang lebih keras, Kevin menegaskan bahwa publik tidak boleh lagi dibungkam dengan klarifikasi normatif yang dianggapnya sebagai “bahasa aman” untuk meredam kemarahan masyarakat.
“Jangan coba-coba bungkus persoalan ini dengan klarifikasi basa-basi. Kalau benar ada setoran, maka ini bukan sekadar pelanggaran—ini praktik mafia yang hidup di bawah bayang-bayang institusi hukum!” tegasnya.
“Ini Bukan Lagi Dugaan Biasa, Ini Indikasi Kejahatan Terorganisir”
Kevin secara terang menyebut bahwa pola yang muncul dalam kasus ini mengarah pada dugaan praktik terorganisir yang memungkinkan aktivitas ilegal tetap berjalan tanpa hambatan.
“Kalau jaringan ilegal bisa beroperasi lama tanpa disentuh, lalu tiba-tiba muncul rekaman soal setoran—publik tidak bodoh. Ini bukan kebetulan. Ini indikasi ada sistem yang melindungi,” serangnya.
Ia bahkan menyebut, jika dugaan tersebut terbukti, maka kasus ini bisa masuk dalam kategori kejahatan yang melibatkan lebih dari sekadar pelaku lapangan.
Serangan Terbuka: “Siapa yang Bermain di Balik Ini?”
Dalam pernyataan paling tajamnya, Kevin secara terbuka menantang agar pihak-pihak yang diduga terlibat tidak lagi bersembunyi di balik institusi.
“Pertanyaannya sederhana: siapa yang bermain di balik ini? Siapa yang menikmati setoran itu? Dan kenapa sampai hari ini tidak ada tindakan tegas?” katanya.
Menurutnya, diamnya institusi justru memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi.
“Kalau Hukum Bisa Dibeli, Maka Rakyat Sedang Dikhianati”
Kevin menilai bahwa inti dari persoalan ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
“Kalau hukum bisa dibeli dengan setoran, maka rakyat sedang dikhianati secara terang-terangan. Ini bukan lagi soal oknum—ini soal apakah institusi masih punya harga diri atau tidak,” ujarnya tajam.
Ia juga memperingatkan bahwa kerusakan moral dalam penegakan hukum jauh lebih berbahaya dibanding pelanggaran teknis apa pun.
Ultimatum ke Polda: “Buka atau Kami Bongkar!”
Tidak berhenti pada kritik, Kevin memberikan ultimatum keras kepada Polda Gorontalo agar segera mengambil langkah konkret dan transparan.
“Pilihan hanya dua: buka semuanya secara terang atau bersiap menghadapi gelombang tekanan publik yang lebih besar. Jangan paksa masyarakat untuk membongkar sendiri apa yang seharusnya kalian ungkap!” tegasnya.
Ia juga mendesak agar rekaman yang beredar diuji secara forensik dan hasilnya diumumkan secara terbuka tanpa manipulasi.
Ancaman Gelombang Aksi: “Ini Baru Permulaan”
Kevin memastikan bahwa jika tidak ada langkah serius dalam waktu dekat, maka gerakan masyarakat sipil akan meningkat menjadi aksi yang lebih masif.
“Jangan anggap ini akan reda. Ini baru permulaan. Kalau tidak ada kejelasan, kami akan turun dengan kekuatan yang lebih besar. Ini soal harga diri rakyat,” ujarnya.
“Gorontalo Tidak Boleh Jadi Sarang Praktik Gelap”
Menutup pernyataannya, Kevin menegaskan bahwa Gorontalo tidak boleh dibiarkan menjadi ruang aman bagi praktik ilegal yang dilindungi kekuasaan.
“Kalau praktik seperti ini dibiarkan, maka kita sedang membangun sarang kejahatan yang dilegalkan secara diam-diam. Dan itu tidak akan kami biarkan,” pungkasnya.
Ia menegaskan kembali bahwa dirinya bersama elemen masyarakat sipil akan terus menekan hingga ada pembuktian hukum yang jelas dan transparan.
“Ini bukan lagi soal WiFi ilegal. Ini perang melawan praktik gelap dalam sistem hukum. Dan kami tidak akan mundur.”
