POHUWATO, EKOPOLIS.CO.ID– Gelombang unjuk rasa yang memadati kantor pemerintahan Kabupaten Pohuwato hari ini berakhir dengan kekecewaan mendalam. Massa aksi yang datang membawa sejumlah tuntutan krusial harus menelan pil pahit lantaran Bupati Pohuwato tidak berada di tempat untuk menemui rakyatnya secara langsung.
Ketidakhadiran kepala daerah ini memicu reaksi keras dari para orator. Mereka menilai absennya Bupati sebagai sinyal buruk bagi demokrasi di Pohuwato dan bentuk ketidakpedulian terhadap jeritan masyarakat bawah.
MoU DPRD: Langkah Awal, Bukan Akhir Perjuangan
Meski gagal menemui Bupati, massa aksi berhasil mendesak sejumlah anggota DPRD yang hadir untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai bentuk dukungan tertulis terhadap tuntutan rakyat.
“Kami mengapresiasi anggota dewan yang berani berdiri bersama rakyat dan menandatangani MoU hari ini. Namun, perlu dicatat bahwa tanda tangan ini akan kami kawal hingga tuntas. Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian di lapangan sementara wakilnya duduk manis di dalam gedung,” tegas koordinator lapangan dalam orasinya.
Sentilan Keras: “Jangan Jadi Inlander di Negeri Sendiri”
Dalam narasi perjuangannya, massa aksi mengingatkan pemerintah akan prinsip hukum fundamental: Salus Populi Suprema Lex Esto—bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Pemerintah didesak untuk melepaskan ego pribadi maupun kepentingan kelompok yang selama ini diduga menghambat kemajuan masyarakat.
Salah Satu Orator juga memberikan kritik pedas terkait mentalitas pejabat yang dianggap jauh dari rakyat. “Fikirkan nasib rakyat! Jangan kalian menjadi inlander (mentalitas terjajah/antek) di negeri sendiri. Kalian dipilih oleh rakyat, maka bekerjalah untuk rakyat.”
Peringatan Vox Populi, Vox Dei
Aksi hari ini ditutup dengan peringatan keras bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam oleh tembok kekuasaan. Mengutip pepatah kuno Vox Populi, Vox Dei (Suara Rakyat adalah Suara Tuhan), massa memastikan bahwa mereka akan mengonsolidasi kekuatan yang lebih besar.
“Aksi hari ini sangat mengecewakan karena Bupati menghindar. Tapi kami pastikan, kami akan balik kembali dengan jumlah yang lebih besar. Kami akan memastikan Bupati Pohuwato berdiri di pihak rakyat, bukan di pihak kepentingan tertentu,” tutup korlap sebelum membubarkan diri dengan tertib.
