EKOPOLIS.CO.ID – (4/12/2025) Aktivis muda Gorontalo, Ikbal Ka’u, menegaskan sikap kerasnya terhadap praktik pembiaran dan kemesraan antara pemerintah provinsi dan perusahaan-perusahaan bermasalah yang hingga kini belum menyelesaikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango.
Dalam pernyataan medianya, Ikbal menyebut bahwa pemerintah provinsi tidak lagi berpihak pada rakyat kecil, melainkan justru memberikan ruang dan panggung bagi perusahaan untuk tampil seolah sebagai pahlawan pembangunan melalui agenda seremonial seperti kegiatan GHM Provinsi Gorontalo pada awal Desember 2025.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan kebijakan, tapi persoalan moral pemerintah. Saat perusahaan yang punya konflik dan luka sosial diundang menjadi sponsor dan tampil di panggung resmi, itu penghinaan terhadap rakyat yang masih menuntut keadilan,” tegas Ikbal Ka’u.
Menurutnya, di Pohuwato,masih banyak masyarakat yang kehilangan lahan dan sumber penghidupan akibat aktivitas perusahaan tambang yang meninggalkan kerusakan lingkungan. Sementara di Bone Bolango, warga setempat masih berjuang mempertahankan ruang hidup dari ancaman eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali.
Namun, alih-alih hadir sebagai penengah yang berpihak pada rakyat, Pemprov Gorontalo justru terkesan berkompromi dan memberi legitimasi pada perusahaan-perusahaan tersebut melalui simbol kerja sama dan sponsor kegiatan pemerintahan.
“Kita tidak anti-investasi, tapi kita anti-ketidakadilan. Pemerintah seharusnya berdiri di sisi masyarakat, bukan berfoto bersama pelaku yang menyebabkan penderitaan rakyat,” tambah Ikbal.
Ikbal juga menegaskan bahwa dirinya bersama elemen mahasiswa dan masyarakat sipil akan terus mengawal berbagai konflik sosial dan lingkungan yang belum terselesaikan. Ia menilai bahwa pemerintah dan DPRD perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan yang masih meninggalkan masalah hukum, sosial, dan lingkungan di Gorontalo.
Sebagai bentuk keseriusan, Ikbal Ka’u menyampaikan bahwa aksi lanjutan akan digelar apabila arah kebijakan pemerintah ke depan masih menunjukkan keberpihakan kepada korporasi dan bukan pada rakyat kecil.
“Jika kebijakan tetap tidak pro-rakyat, kami siap turun ke jalan. Kami tidak akan berhenti sampai keadilan berpihak pada masyarakat yang tertindas. Kami menolak lupa dan menolak diam,” tutup Ikbal Ka’u.
(*)
