EKOPOLIS.CO.ID, MOLOSIPAT UTARA – Gelombang penolakan keras datang dari elemen pemuda di Popayato Barat, khususnya di Desa Molosipat Utara, Kabupaten Pohuwato. Mereka mencium aroma praktik land grabbing atau perampasan lahan yang dilakukan oleh korporasi dengan modus manipulasi status kawasan hutan.
Para pemuda setempat menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk iming-iming dari pihak perusahaan yang diduga kuat tengah melakukan upaya sistematis untuk menguasai wilayah pertanian produktif milik warga. Nama PT Surya kini santer diperbincangkan dan diduga menjadi aktor di balik rencana ekspansi tersebut.
Kehadiran Pihak Asing dan Praktik “Kapling” Ilegal
Keresahan ini bermula ketika sejumlah pemuda memergoki adanya aktivitas pihak asing di lapangan. Tanpa sosialisasi yang transparan, oknum-oknum tersebut diduga mulai melakukan pemetaan dan pengkaplingan di atas lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat sebagai area pertanian.
“Kami melihat secara jelas ada pihak asing yang masuk dan mulai mengkapling wilayah pertanian masyarakat. Yang lebih ironis, mereka menggunakan dalih bahwa lahan tersebut adalah kawasan Hutan Lindung,” ujar Gusnar, salah satu perwakilan pemuda Popayato Barat.
Kejanggalan Status Kawasan: Lahan Pertanian vs Hutan Lindung Masyarakat menilai ada kontradiksi hukum dan fakta lapangan yang sengaja diciptakan untuk memuluskan kepentingan bisnis jangka panjang korporasi. Berdasarkan argumen para pemuda:
Eksistensi Lahan Pertanian: Wilayah yang diklaim tersebut secara faktual adalah lahan garapan masyarakat yang telah dikelola secara turun-temurun.
Manipulasi Status: Muncul dugaan kuat adanya upaya “menghijaukan” status lahan pertanian menjadi Hutan Lindung secara mendadak hanya untuk melegitimasi pengusiran petani, yang kemudian wilayah tersebut dikelola oleh korporasi melalui skema tertentu.
Kecurigaan Terhadap PT Surya: Masyarakat menduga PT Surya memanfaatkan celah regulasi ini untuk mengamankan konsesi dengan kedok pelestarian atau pengelolaan hutan, padahal wilayah tersebut adalah urat nadi ekonomi warga.
Ancaman Investasi dan Risiko Rp13 Triliun Tasrip, yang juga merupakan pemuda asal Popayato Barat, menegaskan urgensi pergerakan ini. Ia mengaku menyaksikan langsung pemasangan patok-patok pembatas di wilayah strategis.
“Kita harus bergerak cepat mencegah masuknya perusahaan ini. Saya menyaksikan langsung pal yang mereka petok mulai dari wilayah Gunung Bendera hingga batas air, yang artinya kampung kita ikut terancam,” tegas Tasrip.
Ia juga menyoroti strategi finansial yang digunakan untuk melemahkan pertahanan warga. “Salah satu strategi yang kami pertimbangkan adalah memastikan investasi mereka tidak menguntungkan di sini. Kabarnya ada nilai risiko hingga Rp13 triliun. Saat ini, diduga PT Surya atau afiliasinya masih dalam tahap pembebasan lahan hingga periode 2026-2027, dengan strategi pembelian lahan masyarakat menggunakan nilai yang cukup tinggi untuk menggiurkan warga,” tambahnya.
Kedaulatan Lahan adalah Harga Mati.
Gerakan pemuda ini menegaskan bahwa apa yang terjadi di Molosipat Utara bukanlah sekadar masalah teknis pemetaan, melainkan bagian dari desain besar bisnis korporasi yang mengancam kedaulatan pangan dan ruang hidup masyarakat lokal.
“Jika lahan pertanian ini hilang, maka hancur pula masa depan ekonomi pemuda dan masyarakat Popayato. Kami tidak butuh iming-iming kompensasi sesaat dari PT Surya yang ujung-ujungnya merampas hak milik kami selamanya,” tutup mereka. (*)
