Parigi Moutong, EKOPOLIS.CO.ID — Penyaluran BBM subsidi jenis solar di Kabupaten Parigi Moutong diduga kuat tidak berjalan sesuai ketentuan. Temuan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam distribusi, di mana penerima yang memiliki rekomendasi resmi justru dibatasi, sementara pihak lain diduga memperoleh solar subsidi setiap hari dengan jumlah besar.
Salah satu warga sektor perikanan asal bolano lambunu yang mengantongi rekomendasi resmi dari Dinas Perikanan mengungkapkan bahwa dirinya hanya diberikan jadwal pengisian tertentu, bahkan dalam satu minggu terkadang hanya dapat mengisi solar sebanyak tiga kali.
“Saya punya rekomendasi resmi dari perikanan, tapi hanya dikasih jadwal untuk bisa isi. Kadang satu minggu cuma tiga kali. Sementara yang lain ada yang hari-hari dapat, bahkan satu orang bisa sampai 25 galon per hari,” ungkapnya pada wartawan Ekopolis Rabu (7/1/2026)
Narasumber tersebut meminta agar identitasnya dirahasiakan, mengingat kuatnya dugaan praktik tidak sehat dalam distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut.
Indikasi Pelanggaran Aturan
Jika merujuk pada ketentuan distribusi BBM subsidi, pemberian solar harus dilakukan secara terukur, berdasarkan kuota, dan tepat sasaran, khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha kecil. Pengambilan dalam jumlah besar secara harian, apalagi menggunakan jeriken, wajib disertai rekomendasi resmi dan penetapan kuota tertulis dari pemerintah daerah.
Namun, berdasarkan keterangan warga, pihak yang diduga menerima hingga 25 galon per hari tidak diketahui secara pasti dasar legalitasnya. Jumlah tersebut dinilai tidak wajar dan berpotensi melampaui batas kewajaran distribusi subsidi.
“Torang merasa tidak ada keadilan, Pak. Yang lain bisa isi tiap hari dengan jumlah besar, sementara yang resmi justru dibatasi,” tambah narasumber.
Potensi Penyalahgunaan Subsidi
Praktik penyaluran yang tidak merata ini memunculkan dugaan adanya:
- Penyalahgunaan BBM subsidi
- Perlakuan diskriminatif dalam distribusi
- Lemahnya pengawasan SPBU dan pihak terkait
Jika benar terjadi, kondisi tersebut tidak hanya merugikan penerima sah, tetapi juga menggagalkan tujuan negara dalam melindungi nelayan kecil dan pelaku usaha mikro melalui kebijakan subsidi energi.
Desakan Pengawasan dan Audit
Sejumlah warga mendesak agar Pertamina, BPH Migas, APH, serta pemerintah daerah segera turun tangan melakukan audit distribusi solar subsidi di Parigi Moutong. Pengawasan ketat dinilai penting untuk memastikan tidak ada praktik “main mata” yang menyebabkan subsidi dinikmati oleh pihak tertentu secara berlebihan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPBU, Dinas Perikanan, maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak tersebut untuk kepentingan keberimbangan informasi. (*)
