BANGGAI KEPULAUAN, EKOPOLIS.CO.ID— Nada kritik dari Aliansi Pemuda Kalumbatan kini mencapai titik paling tajam. Mereka tidak lagi sekadar mempertanyakan kebijakan, tetapi secara terbuka menuduh adanya pola pengulangan kegagalan yang dilegitimasi oleh keputusan pemerintah sendiri. Proyek Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun di atas lokasi bekas TPI mangkrak dinilai bukan sebagai solusi, melainkan simbol dari krisis kesadaran dalam tata kelola pembangunan.
Bagi Kevin Lapendos, persoalan ini telah melampaui ranah teknis. Ia menyebut bahwa pemerintah sedang mempertontonkan apa yang ia istilahkan sebagai “pengabaian sistematis terhadap memori luka masyarakat.”
“Ini bukan sekadar keliru. Ini bentuk ketidakpekaan yang terstruktur. Pemerintah tahu ada proyek TPI yang gagal total di lokasi itu, tapi tetap memilih membangun di titik yang sama. Ini bukan lagi kesalahan—ini pembiaran yang disengaja,” tegasnya.
Menurutnya, trauma masyarakat terhadap proyek TPI bukan narasi emosional yang berlebihan, melainkan fakta sosial yang lahir dari pengalaman konkret: bangunan berdiri tanpa fungsi, anggaran habis tanpa manfaat, dan tidak ada pertanggungjawaban yang jelas hingga hari ini.
“Yang kami hadapi bukan hanya bangunan mangkrak, tapi krisis kepercayaan. Dan hari ini, pemerintah justru datang dengan proyek baru di tempat yang sama, seolah-olah ingin mengubur kegagalan lama tanpa pernah menyelesaikannya. Ini bentuk manipulasi ruang dan ingatan,” lanjut Kevin.
Penegasan Sikap: Ini Bukan Penolakan, Ini Koreksi Keras
Aliansi Pemuda Kalumbatan menegaskan dengan sangat jelas: mereka tidak menolak program Kampung Nelayan Merah Putih. Namun, mereka menolak keras lokasi pembangunan yang dinilai problematik dan sarat kegagalan.
“Kami tidak anti pembangunan. Tapi kami menolak kebodohan yang diulang. Memaksakan proyek baru di lokasi yang sudah terbukti gagal adalah keputusan yang tidak rasional dan minim tanggung jawab,” ujarnya.
Ia bahkan menilai bahwa jika pemerintah tetap memaksakan lokasi tersebut, maka itu merupakan indikasi bahwa orientasi kebijakan tidak lagi berpijak pada kepentingan masyarakat, melainkan pada kepentingan administratif semata.
“Kalau lokasi ini tetap dipertahankan, maka jelas: yang diprioritaskan bukan keberhasilan program, tapi sekadar realisasi proyek. Ini logika pembangunan yang dangkal dan berbahaya,” tambahnya.
Ultimatum Terbuka: Relokasi atau Perlawanan Terorganisir
Dalam pernyataan yang semakin tegas, Aliansi Pemuda Kalumbatan mengeluarkan ultimatum terbuka kepada pemerintah daerah:
Segera relokasi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dari area bekas TPI, atau bersiap menghadapi eskalasi gerakan aksi demonstrasi dalam skala yang lebih luas dan terorganisir.
Aliansi menegaskan bahwa tuntutan mereka bersifat mendasar dan tidak bisa ditawar:
1. Pindahkan lokasi proyek dari kawasan TPI yang gagal
2. Lakukan audit terbuka dan pertanggungjawaban atas proyek sebelumnya
3. Hentikan sementara pembangunan sampai ada kejelasan arah kebijakan
“Kami sudah cukup bersabar. Jangan paksa masyarakat menerima pengulangan kegagalan yang sama. Kalau pemerintah tetap menutup mata, maka kami akan membuka mata publik dengan cara kami sendiri,” tegas Kevin.
Ia juga menekankan bahwa aksi yang akan dilakukan bukan sekadar simbolik, tetapi akan menjadi gerakan kolektif yang terukur dan berkelanjutan.
“Ini bukan ancaman kosong. Ini sikap politik masyarakat yang sadar. Ketika ruang dialog tidak dihargai, maka aksi adalah konsekuensi logis,” ujarnya.
Penutup: Pembangunan atau Reproduksi Kegagalan?
Aliansi Pemuda Kalumbatan menutup pernyataannya dengan satu peringatan keras: pembangunan yang tidak belajar dari kegagalan hanyalah reproduksi kesalahan dengan biaya yang lebih besar.
“Kalau pemerintah terus mengabaikan fakta dan memaksakan kehendak, maka yang sedang dibangun hari ini bukan masa depan, tapi monumen kegagalan jilid berikutnya,” pungkas Kevin.
Dengan bahasa yang semakin lugas dan konfrontatif, Aliansi Pemuda Kalumbatan menegaskan bahwa mereka tidak akan diam menghadapi kebijakan yang dinilai mencederai akal sehat dan pengalaman kolektif masyarakat.
