Gorontalo, Ekopolis.co.id – Pengurus Cabang (PC) PMII Kota Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, Rabu (24/6/2025).
Aksi yang mengusung tema “PMII Kota Gorontalo Bergerak” itu berlangsung bertepatan dengan momentum penutupan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam aksi tersebut, PMII Kota Gorontalo menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup isu nasional maupun persoalan lokal di Gorontalo. Massa menilai pemerintah perlu memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dengan mengembalikan pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, PMII menyoroti pentingnya pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi negara melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Mereka juga meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pemerintahan, termasuk penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan kewenangan yang jelas.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi turut mendesak adanya pembenahan terhadap sejumlah program nasional yang dinilai belum berjalan efektif. Beberapa tuntutan yang disuarakan antara lain evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), peninjauan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta peningkatan kesejahteraan guru sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Di tingkat daerah, PMII Kota Gorontalo menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan sektor agraria dan pertambangan. Massa menyinggung dugaan pengalihan hutan desa kepada pihak perusahaan, aktivitas industri yang disebut beroperasi sangat dekat dengan kawasan pemukiman warga, hingga dugaan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya menjadi hak masyarakat.
PMII juga mengangkat isu dugaan perampasan ruang hidup masyarakat adat yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan sosial, budaya, dan ekonomi warga setempat. Selain itu, mereka mempertanyakan pembangunan sub sektor kepolisian yang berdiri di atas lahan perusahaan karena dinilai berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan terhadap kepentingan korporasi.
Ketua PC PMII Kota Gorontalo, Yayan Mokoagow, dalam orasinya menegaskan bahwa organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat.
“Momentum kehadiran Presiden di Gorontalo tidak boleh hanya menjadi seremoni. Kami ingin memastikan suara rakyat, petani, nelayan, masyarakat adat, guru, dan kelompok rentan lainnya benar-benar didengar. Negara harus hadir melindungi rakyat dan menjamin hak-hak masyarakat,” ujarnya.
Aksi demonstrasi tersebut sempat diwarnai adu argumentasi antara peserta aksi dan aparat kepolisian ketika massa meminta akses untuk menyampaikan aspirasi. Meski demikian, situasi tetap berlangsung kondusif hingga seluruh tuntutan dan pernyataan sikap berhasil disampaikan.
Melalui aksi ini, PMII Kota Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan yang berkaitan dengan keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Organisasi tersebut juga mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti berbagai tuntutan yang telah disampaikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan amanat konstitusi dan kesejahteraan rakyat.
