PARIGI MOUTONG – Kondisi pelayanan kesehatan di RS Buluye Napoa’e (RS BN) Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, kembali menjadi perhatian publik. Masyarakat mengeluhkan keterbatasan tenaga medis, minimnya fasilitas kesehatan, serta masih seringnya pasien dirujuk ke rumah sakit di luar daerah untuk mendapatkan pelayanan yang lebih lengkap.
Selain persoalan fasilitas, beredar pula informasi di media sosial mengenai dugaan perpindahan sejumlah tenaga kesehatan yang sebelumnya bertugas di RS BN Moutong. Hingga kini, informasi tersebut belum mendapat penjelasan resmi dari pihak berwenang.
Keluhan warga menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di wilayah Moutong masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, hingga alat kesehatan dinilai berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Akibat kondisi tersebut, tidak sedikit pasien harus menjalani rujukan ke rumah sakit di luar Kecamatan Moutong. Jarak tempuh yang cukup jauh dinilai menambah beban biaya sekaligus meningkatkan risiko bagi pasien, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.
Sorotan terhadap kondisi tersebut juga datang dari Adrian Amruna, mahasiswa asal Moutong yang saat ini menempuh pendidikan di Gorontalo. Menurutnya, persoalan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut sudah berlangsung cukup lama dan memerlukan langkah konkret dari pemerintah daerah.
“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Sangat disayangkan apabila hingga hari ini masyarakat Moutong masih dihadapkan pada keterbatasan tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar janji, tetapi kebijakan nyata yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” ujar Adrian, Sabtu (12/7/2026).
Adrian menilai, apabila benar terdapat kebijakan pemindahan tenaga kesehatan di tengah kondisi rumah sakit yang masih kekurangan tenaga medis, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, setiap kebijakan harus mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat.
“Kalau rumah sakit masih kekurangan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, maka yang seharusnya dilakukan adalah memperkuat pelayanan, bukan justru membuat masyarakat khawatir dengan berkurangnya tenaga yang ada. Semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan fasilitas yang masih menjadi persoalan di rumah sakit daerah tersebut. Menurut Adrian, rumah sakit seharusnya mampu memberikan pelayanan yang optimal sehingga masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh penanganan medis.
“Tidak sedikit masyarakat yang harus dirujuk ke daerah lain karena keterbatasan fasilitas. Perjalanan yang jauh bukan hanya menguras biaya, tetapi juga mempertaruhkan keselamatan pasien. Dalam kondisi darurat, setiap menit sangat berharga. Jangan sampai keterlambatan pelayanan justru berujung pada hilangnya nyawa masyarakat,” katanya.
Adrian menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap daerah asalnya, bukan untuk menyudutkan pemerintah. Ia berharap sektor kesehatan menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
“Sebagai putra daerah, saya ingin melihat Moutong memiliki pelayanan kesehatan yang layak. Rumah sakit tidak cukup hanya memiliki gedung, tetapi juga harus didukung tenaga medis yang memadai, peralatan yang lengkap, serta pelayanan yang cepat dan profesional,” ujarnya.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong segera mengevaluasi distribusi tenaga kesehatan, mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter dan tenaga medis, melengkapi fasilitas rumah sakit, serta membuka informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai setiap kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
Menurut Adrian, masyarakat Moutong berhak memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus dibayangi keterbatasan tenaga medis maupun fasilitas.
“Pemerintah harus hadir ketika rakyat membutuhkan pelayanan kesehatan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lambatnya pembenahan sistem kesehatan. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama di atas segalanya,” tutupnya.
