POPAYATO BARAT, Ekopolis.co.id – Persatuan Pelajar Mahasiswa Popayato Barat Gorontalo (PPMPB-G) mencermati dengan serius dinamika dan polemik yang berkembang terkait dengan rencana penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang berada di wilayah Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato.
Ketua Umum PPMPB-G, Mustakim Lalesa, menyampaikan bahwa pihaknya memandang persoalan PETI di Popayato Barat tidak bisa dilihat hanya dari kacamata hukum semata, melainkan harus dilihat secara komprehensif sebagai sebuah persoalan sosial, ekonomi, dan ekologis yang saling berkaitan satu sama lain.
“Pada prinsipnya, kami dari PPMPB-G memahami bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum dan penataan terhadap aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin, karena kita semua menyadari bahwa aktivitas pertambangan yang tidak tertata dengan baik akan membawa dampak kerusakan lingkungan yang serius, seperti pencemaran sungai, kerusakan hutan, dan ancaman keselamatan bagi para penambang itu sendiri, namun di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap realitas bahwa aktivitas tersebut telah menjadi tumpuan ekonomi utama bagi ratusan kepala keluarga di Popayato Barat selama bertahun-tahun lamanya,” ujar Mustakim Lalesa, Kamis (2/10/2026).
Mustakim menambahkan, pendekatan yang harus diambil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan jangka pendek, tetapi harus diikuti dengan sebuah roadmap dan solusi jangka panjang yang jelas, terukur, dan berpihak kepada masyarakat kecil yang ada di lingkar tambang.
“Jika hari ini negara hadir untuk menertibkan, maka besok negara juga wajib hadir untuk memberikan solusi, karena masyarakat Popayato Barat tidak butuh untuk ditakuti, melainkan butuh untuk dibina, didampingi, dan diberdayakan agar mereka bisa melakukan aktivitas pertambangan yang legal, aman, dan ramah lingkungan, sehingga ekonomi tetap berjalan dan lingkungan tetap terjaga,” lanjutnya.
Ada tiga poin penting yang PPMPB-G kedepankan
1. PPMPB-G meminta agar setiap upaya penertiban PETI di Popayato Barat dilakukan dengan cara yang humanis, persuasif, dan dialogis, dengan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dan tidak menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat.
2. PPMPB-G mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera mempercepat realisasi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan memfasilitasi penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai jalan tengah dan solusi legal bagi masyarakat penambang.
3. PPMPB-G mendorong agar pemerintah bersama-sama dengan aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi kemahasiswaan untuk duduk bersama dalam sebuah forum yang terbuka guna mencari solusi terbaik yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menyelamatkan ekonomi rakyat Popayato Barat.
“Kami dari PPMPB-G berada pada posisi tengah, kami tidak membenarkan aktivitas ilegal yang merusak lingkungan, tetapi kami juga tidak akan membiarkan rakyat kecil dikorbankan tanpa adanya solusi, karena bagi kami keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar,” pungkas Mustakim.
