POHUWATO, Ekopolis.co.id – Pemerintah Kabupaten Pohuwato diminta tidak menjadikan audiensi bersama masyarakat Popayato sebagai sekadar ruang penyampaian aspirasi tanpa tindak lanjut yang jelas. Komitmen dan janji yang telah disampaikan harus dibuktikan melalui langkah konkret, bukan hanya menjadi wacana yang berujung pada kekecewaan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Munawir Tumpinyo, S.Sos.I, menyikapi audiensi Forum Lintas Popayato Group bersama Bupati Pohuwato yang berlangsung pada Senin, 02 November 2026, di Aula Kantor Camat Popayato.
Menurut Munawir, pertemuan tersebut merupakan momentum penting bagi masyarakat Popayato serumpun untuk menyampaikan berbagai persoalan, aspirasi, serta tuntutan yang selama ini membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Dalam audiensi itu, sejumlah tokoh dan elemen masyarakat juga mendesak Bupati Pohuwato menandatangani fakta integritas sebagai bentuk keseriusan dan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.
Munawir menegaskan, masyarakat tidak membutuhkan janji yang hanya terdengar manis ketika disampaikan dalam forum pertemuan, tetapi membutuhkan kepastian bahwa setiap komitmen benar-benar diwujudkan.
“Pada prinsipnya, kami ingin agar setiap komitmen yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat benar-benar direalisasikan. Jangan sampai masyarakat hanya diberikan harapan yang ibarat hadiah permen, terasa manis saat diterima, tetapi tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap Bupati Pohuwato beserta seluruh jajaran pemerintah daerah dapat menunjukkan keseriusan dalam merespons tuntutan masyarakat, termasuk memberikan kejelasan mengenai tahapan dan waktu pelaksanaan setiap komitmen yang telah disepakati.
Lebih jauh, Munawir mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan sesuatu yang harus dijaga. Apabila aspirasi yang telah disampaikan tidak mendapatkan tindak lanjut, bukan tidak mungkin kekecewaan masyarakat akan semakin meluas dan mendorong konsolidasi gerakan masyarakat yang lebih besar dari wilayah barat.
“Kami tentu berharap semua komitmen ini dapat direalisasikan dengan baik. Namun, masyarakat juga memiliki hak untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasinya. Jika tidak ada perkembangan yang jelas, tentu konsolidasi masyarakat akan semakin kuat untuk kembali menyuarakan tuntutan melalui jalur yang konstitusional,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa audiensi tersebut tidak boleh berakhir sebagai agenda seremonial semata. Pemerintah harus mampu menunjukkan tindak lanjut yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan sebuah audiensi bukan diukur dari seberapa banyak aspirasi yang disampaikan atau seberapa besar janji yang diberikan, melainkan dari seberapa jauh tuntutan masyarakat dapat diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata.
Kini, bola berada di tangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Masyarakat Popayato menunggu pembuktian atas komitmen yang telah disampaikan. Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji-janji manis, tetapi melalui keberanian pemerintah menepati setiap komitmennya.
Popayato tidak kekurangan suara untuk menyampaikan aspirasi. Yang dibutuhkan saat ini adalah keseriusan pemerintah untuk mendengar, merespons, dan membuktikan.
