Tak Libatkan Seluruh Paralegal Desa, Bimtek Pemkab Pohuwato Menuai Sorotan
Pohuwato, Ekopolis.co.id – Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Paralegal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada 11–12 November 2026 menuai sorotan. Pasalnya, dari sekitar 208 Paralegal Desa se-Kabupaten Pohuwato yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, hanya 40 orang yang mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Kebijakan pembatasan peserta ini dipertanyakan Perwakilan Paralegal Barat Pohuwato, Ramlan Tangahu, S.H., CPLA. Ia menilai, kegiatan evaluasi dan Bimtek semestinya menjadi ruang pembinaan sekaligus penguatan kapasitas bagi seluruh Paralegal Desa yang selama ini menjalankan fungsi pelayanan bantuan hukum di tingkat desa.
Menurut Ramlan, para Paralegal yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa telah melalui proses penetapan melalui surat keputusan pemerintah kecamatan serta mendapatkan rekomendasi pemerintah desa untuk mengikuti pendidikan Paralegal. Karena itu, mereka juga membutuhkan pendampingan, evaluasi, dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan dari pemerintah daerah.
“Kami sebagai bagian dari Posbankum Desa yang telah ditetapkan melalui SK Pemerintah Kecamatan dan direkomendasikan oleh Pemerintah Desa untuk mengikuti pendidikan Paralegal Desa masih sangat membutuhkan penguatan, evaluasi, dan bimbingan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato, khususnya Bagian Hukum Setda. Namun, dalam kegiatan penting ini, justru kami tidak mendapatkan undangan,” ungkap Ramlan.
Ia mengatakan, tidak dilibatkannya sebagian besar Paralegal Desa menimbulkan kekecewaan, terutama bagi mereka yang selama ini telah berupaya menjalankan tugas pelayanan dan pendampingan hukum di tengah masyarakat.
Padahal, menurutnya, kegiatan tersebut seharusnya tidak hanya menjadi agenda seremonial atau sebatas pemenuhan program kerja pemerintah daerah. Lebih dari itu, Bimtek perlu dimanfaatkan sebagai ruang dialog terbuka untuk mendengarkan berbagai persoalan, kendala, serta pengalaman Paralegal dalam menjalankan tugas di lapangan.
Ramlan juga mempertanyakan dasar penentuan 40 peserta yang diundang. Pemerintah daerah, khususnya Bagian Hukum Setda Pohuwato, dinilai perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme seleksi dan pertimbangan sehingga sebagian besar Paralegal Desa tidak dilibatkan.
“Jangan sampai kegiatan yang bertujuan memperkuat Posbankum Desa justru mengabaikan sebagian besar orang yang menjadi bagian dari pelaksanaannya. Kami juga memiliki pengalaman, persoalan, dan aspirasi yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia berharap Pemkab Pohuwato tidak memandang kegiatan Bimtek hanya sebagai agenda terbatas yang cukup diikuti oleh sejumlah perwakilan. Sebab, keberhasilan Posbankum Desa tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan atau banyaknya peserta yang hadir, tetapi juga dari sejauh mana seluruh Paralegal mendapatkan pembinaan dan kesempatan yang setara untuk meningkatkan kapasitas.
Ramlan meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pola pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika keterbatasan anggaran maupun teknis menjadi alasan pembatasan peserta, pemerintah seharusnya dapat mempertimbangkan mekanisme pembinaan bertahap, sehingga seluruh Paralegal Desa tetap memperoleh kesempatan yang sama.
“Pemerintah jangan hanya mengundang sebagian, lalu menganggap pembinaan sudah berjalan. Ada sekitar 208 Paralegal yang terdaftar dan memiliki tanggung jawab dalam pelayanan hukum masyarakat. Mereka semua perlu diperhatikan, bukan hanya 40 orang yang mendapatkan undangan,” pungkasnya.
