POHUWATO – DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Gorontalo bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik mendesak Pani Gold Project memberikan pertanggungjawaban atas sejumlah persoalan yang berkembang di Kabupaten Pohuwato.
Sorotan tersebut mencakup persoalan sengketa lahan, legalitas aktivitas pertambangan, serta dampak lingkungan yang menurut IMM menjadi keresahan masyarakat.
Ketua DPD IMM Gorontalo bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik, Syahril Razak, menilai persoalan yang terjadi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Menurut Syahril, perusahaan perlu membuka ruang komunikasi yang sehat dengan masyarakat. Ia menilai penyelesaian persoalan tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif.
“Persoalan masyarakat harus dijawab secara terbuka dan bermartabat. Jangan sampai komunikasi yang buruk justru memperbesar konflik di lapangan,” tegas Syahril.
IMM Gorontalo juga menyoroti figur perusahaan bernama Sukriyanto Puluhulawa. Syahril menilai yang bersangkutan perlu dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindakan yang dinilai memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
Syahril bahkan mendesak Polda Gorontalo melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam munculnya kegaduhan di lapangan.
Ia meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap laporan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau memang terdapat dugaan pelanggaran hukum, kami meminta aparat tidak ragu melakukan pemeriksaan. Semua harus berdasarkan proses hukum dan bukti yang jelas,” ujarnya.
Soroti Persoalan Hak Lahan
Selain persoalan komunikasi, DPD IMM Gorontalo menyoroti masalah hak atas lahan masyarakat yang digunakan untuk kepentingan aktivitas pertambangan.
IMM menyebut masih terdapat warga yang mempertanyakan status pembayaran atas lahan mereka. Karena itu, perusahaan diminta memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan mekanisme penyelesaian hak masyarakat.
Menurut Syahril, persoalan lahan merupakan isu sensitif. Penyelesaiannya harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat yang terdampak.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri. Hak masyarakat harus mendapatkan kepastian,” katanya.
Legalitas IUP Diminta Dibuka
DPD IMM Gorontalo juga meminta pemerintah dan pihak terkait membuka informasi mengenai legalitas perizinan pertambangan Pani Gold Project.
Syahril mengatakan seluruh proses penerbitan dan pelaksanaan izin harus dapat diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
IMM meminta instansi berwenang melakukan verifikasi secara terbuka apabila terdapat dugaan persoalan dalam penerbitan maupun pelaksanaan izin pertambangan.
“Kalau seluruh perizinan sudah sesuai aturan, buka dan jelaskan kepada publik. Kalau ada persoalan, harus diperbaiki melalui mekanisme hukum,” ujar Syahril.
Pemerintah Diminta Tidak Diam
Persoalan lingkungan turut menjadi perhatian IMM Gorontalo. Aktivitas pertambangan dinilai perlu diawasi secara serius karena memiliki potensi memberikan dampak terhadap masyarakat dan ekosistem di sekitar wilayah operasi.
IMM meminta pemerintah memastikan seluruh kewajiban perusahaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan dijalankan sesuai ketentuan.
Syahril juga meminta Gubernur Gorontalo tidak tinggal diam terhadap persoalan yang berkembang di Pohuwato.
Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan. Pemerintah juga harus memastikan kepentingan masyarakat tetap terlindungi.
“Kami meminta Gubernur Gorontalo turun tangan. Jangan sampai masyarakat merasa tidak memiliki tempat untuk mengadu ketika berhadapan dengan persoalan korporasi,” tegasnya.
IMM Gorontalo menilai pemerintah daerah juga harus menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan publik melalui pengawasan yang kuat.
Syahril mengkritik lemahnya respons pemerintah terhadap berbagai keluhan masyarakat. Ia menilai negara tidak boleh terlihat lemah ketika berhadapan dengan kepentingan korporasi.
IMM Dorong Penyelesaian Terbuka
DPD IMM Gorontalo menegaskan bahwa kritik terhadap Pani Gold Project bukan dimaksudkan untuk menghambat investasi.
Menurut IMM, investasi tetap penting bagi pembangunan daerah. Namun, investasi harus berjalan dengan prinsip transparansi, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
Karena itu, IMM mendorong seluruh pihak duduk bersama untuk membahas persoalan yang berkembang.
IMM juga meminta setiap dugaan pelanggaran diperiksa oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Proses tersebut harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti.
“Yang kami tuntut adalah kepastian hukum dan keadilan. Masyarakat Pohuwato berhak mendapatkan penjelasan yang transparan,” tutup Syahril.
