POHUWATO, EKOPOLIS.CO.ID – Dugaan keterlibatan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terus menjadi sorotan publik. Ketua DPC PKB Pohuwato, Abdullah K. Diko, didesak untuk tidak sekadar meminta klarifikasi, tetapi juga serius menelusuri dugaan tersebut demi menjaga integritas partai.
Sebelumnya, Abdullah K. Diko menyatakan bahwa DPC PKB Pohuwato akan melayangkan surat pemanggilan kepada anggota legislatif yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Langkah itu diambil setelah upaya komunikasi yang dilakukan belum membuahkan hasil.
Sebagaimana diberitakan ke media pada 3 November 2026, Abdullah menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran oleh kader maupun anggota Fraksi PKB, partai akan mengambil langkah sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Pernyataan tersebut menjadi perhatian, mengingat dugaan keterlibatan wakil rakyat dalam aktivitas pertambangan ilegal bukan persoalan sepele. Isu ini menyangkut integritas pejabat publik, tanggung jawab politik, serta kepercayaan masyarakat terhadap partai yang menaunginya.
Ketua DPC PKB Jangan Berhenti pada Pemanggilan
DPC PKB Pohuwato di bawah kepemimpinan Abdullah K. Diko diharapkan mampu menunjukkan sikap tegas dan transparan dalam menyikapi persoalan ini.
Pemanggilan terhadap anggota legislatif yang bersangkutan merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, proses tersebut tidak boleh berhenti pada agenda klarifikasi formalitas tanpa adanya tindak lanjut yang jelas.
PKB perlu memastikan bahwa dugaan yang berkembang benar-benar ditelusuri secara objektif. Apabila terdapat indikasi pelanggaran etik maupun pelanggaran terhadap aturan internal partai, mekanisme penindakan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terlebih, dugaan aktivitas PETI tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan persoalan sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Sebagai partai politik yang memiliki kader di lembaga legislatif, PKB memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap anggotanya menjalankan fungsi dan kewenangan secara bertanggung jawab.
Dugaan Keterlibatan Harus Dibuka Secara Objektif
Dugaan keterlibatan anggota DPRD Pohuwato tersebut juga dikaitkan dengan persoalan kewajiban pembayaran persentase lahan kepada pemilik lahan, sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan sebelumnya.
Persoalan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Ketua DPC PKB Pohuwato diharapkan memastikan pihak yang bersangkutan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dugaan tersebut. Jika diperlukan, partai dapat melakukan penelusuran internal dengan melibatkan pihak-pihak yang relevan sesuai mekanisme organisasi.
Di sisi lain, aparat penegak hukum juga diharapkan melakukan penyelidikan secara profesional apabila terdapat laporan maupun bukti yang mengarah pada dugaan aktivitas pertambangan ilegal.
Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tuntutan transparansi dan akuntabilitas.
Integritas Partai Dipertaruhkan
Persoalan ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Abdullah K. Diko di DPC PKB Pohuwato.
Publik tentu menunggu apakah komitmen penegakan aturan internal partai benar-benar diwujudkan atau hanya sebatas pernyataan.
Sikap tegas terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan kader sendiri merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, jika persoalan ini dibiarkan tanpa kejelasan, bukan tidak mungkin akan memunculkan persepsi negatif terhadap komitmen partai dalam menjaga integritas kadernya.
Karena itu, DPC PKB Pohuwato didesak untuk segera menindaklanjuti rencana pemanggilan tersebut, mengumumkan perkembangan penanganan secara proporsional, serta memastikan setiap dugaan diperiksa berdasarkan fakta dan bukti.
Abdullah K. Diko harus memastikan bahwa penegakan disiplin partai tidak hanya berlaku bagi kader biasa, tetapi juga terhadap anggota legislatif yang memiliki jabatan dan tanggung jawab politik.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana partai menyikapi dugaan yang menyeret nama kadernya. Transparansi, ketegasan, dan keberanian menegakkan aturan menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam menjaga marwah partai politik.
Redaksi Ekopolis.co.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Ketua DPC PKB Pohuwato, anggota DPRD yang bersangkutan, serta pihak-pihak terkait lainnya demi pemberitaan yang berimbang.
