Parimo, Ekopolis.co.id – Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hulu Sungai Taopa, tepatnya di areal Topalo, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, kembali menjadi sorotan. Aktivitas yang diduga berlangsung di kawasan hulu sungai tersebut memunculkan desakan agar aparat penegak hukum (APH) segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Informasi yang berkembang menyebutkan, lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas pertambangan ilegal tersebut dikaitkan dengan seseorang berinisial R.S.L. Sementara itu, seorang donatur berinisial I.M. yang disebut berasal dari Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, turut menjadi sorotan atas dugaan keterlibatannya dalam pendanaan aktivitas pertambangan tersebut.
Namun demikian, dugaan mengenai kepemilikan lokasi maupun keterlibatan pihak yang disebut sebagai donatur perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Aktivis Sulawesi Tengah, Amar, mendesak agar aparat tidak menutup mata terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kecamatan Taopa. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tidak hanya menyasar pekerja di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam operasional maupun pendanaan.
“APH harus segera menindaklanjuti dugaan aktivitas PETI di hulu Sungai Taopa, khususnya di areal Topalo. Jika benar terdapat pihak yang menguasai lokasi maupun pihak yang memberikan dukungan pendanaan, maka semuanya harus diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Amar.
Ia menilai, penanganan dugaan pertambangan ilegal tidak boleh berhenti pada penertiban alat maupun pekerja lapangan. Aparat perlu mengungkap siapa pihak yang diduga mengendalikan kegiatan tersebut, bagaimana aktivitas itu berlangsung, serta apakah terdapat aliran dana yang mendukung operasional pertambangan.
Amar juga meminta aparat melakukan pemeriksaan terhadap legalitas aktivitas pertambangan, termasuk memastikan apakah lokasi tersebut memiliki izin yang sah serta apakah berada dalam kawasan hutan atau wilayah yang memiliki pembatasan pemanfaatan.
“Jangan sampai aktivitas pertambangan yang diduga ilegal terus berlangsung tanpa penanganan serius. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses secara hukum. Penegakan hukum harus berlaku sama bagi siapa pun,” lanjutnya.
Selain aspek hukum, dugaan aktivitas PETI di kawasan hulu Sungai Taopa juga perlu mendapat perhatian dari sisi lingkungan. Aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi menimbulkan kerusakan lahan, sedimentasi, serta ancaman terhadap kualitas air sungai yang digunakan masyarakat.
Atas dasar itu, Amar mendesak Polda Sulawesi Tengah, Polres Parigi Moutong, serta instansi terkait untuk segera melakukan verifikasi lapangan dan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di areal Topalo.
Ia menegaskan, keterbukaan aparat dalam menangani persoalan tersebut menjadi penting untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus memastikan bahwa sumber daya alam tidak dikelola secara ilegal dan merugikan kepentingan publik.
Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan pihak berinisial R.S.L. sebagai pemilik atau pengelola lokasi serta I.M. sebagai donatur masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut dan keterangan resmi aparat penegak hukum diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Redaksi Ekopolis.co.id akan terus memantau perkembangan dugaan aktivitas PETI di hulu Sungai Taopa, areal Topalo, Kecamatan Taopa.
