POPAYATO TIMUR — Dugaan aktivitas penjualan besi tua milik perusahaan PT Multi Struktur mencuat di Dusun Manggulipa, Desa Milangodaa, Kecamatan Popayato Timur. Penjualan besi tua tersebut diduga melibatkan sejumlah masyarakat Desa Milangodaa bersama oknum perusahaan.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, besi tua yang diduga merupakan aset milik PT Multi Struktur tersebut disinyalir diperjualbelikan tanpa disertai dokumen atau surat keterangan resmi yang sah sebagai dasar penjualan dan pengeluaran barang dari lokasi perusahaan.
Jika dugaan tersebut benar, aktivitas ini perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait status kepemilikan barang, kewenangan pihak yang melakukan penjualan, serta kelengkapan administrasi dan dokumen resmi.
Masyarakat berharap pihak PT Multi Struktur memberikan penjelasan terbuka mengenai status besi tua tersebut, termasuk apakah penjualan telah mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen perusahaan atau tidak.
Pemerintah Desa Milangodaa dan instansi terkait juga diharapkan dapat menelusuri informasi tersebut guna memastikan apakah aktivitas penjualan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
RUANG KLARIFIKASI DAN HAK JAWAB BERIMBANG
Untuk menjunjung tinggi prinsip jurnalistik yang profesional, independen, dan berimbang, redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak PT Multi Struktur, masyarakat yang disebut dalam informasi awal, maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan dugaan penjualan besi tua tersebut untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini masih berdasarkan informasi awal dan belum merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum.
Setiap informasi tambahan, bukti dokumen, maupun penjelasan resmi dari pihak terkait akan menjadi bahan pertimbangan redaksi untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran pemberitaan.
Apabila nantinya ditemukan adanya penjualan aset perusahaan tanpa kewenangan atau tanpa dokumen yang sah, persoalan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
REDAKSI membuka ruang klarifikasi dan hak jawab secara berimbang demi menjaga akurasi, transparansi, dan kepercayaan publik.
