Gorontalo — Aliansi GERAM (Gerakan Rakyat Melawan) mendatangi Mapolda Gorontalo untuk melaporkan dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih berlangsung di Kabupaten Boalemo.
Koordinator Lapangan Aliansi GERAM, Masruh Punuh, menilai persoalan PETI di Boalemo belum mampu ditangani secara komprehensif oleh Polres Boalemo. Aktivitas pertambangan ilegal tersebut bahkan telah berlangsung di sejumlah wilayah, di antaranya Dusun Sambati, Kecamatan Dulupi, Desa Tangga Barito, serta beberapa lokasi lainnya.
“PETI di Boalemo bukan lagi persoalan yang tersembunyi. Aktivitasnya dapat ditemukan di beberapa wilayah dan bahkan berada tidak jauh dari permukiman masyarakat. Ini menunjukkan bahwa persoalan pengawasan dan penegakan hukum masih belum berjalan secara maksimal,” ujar Masruh.
Menurutnya, selama ini penindakan yang dilakukan aparat cenderung berhenti pada penertiban di lapangan, sementara aktor utama, pemodal, pemilik alat berat, dan pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas PETI belum secara jelas diungkap kepada publik.
“Penertiban saja tidak cukup. Yang harus diungkap adalah siapa aktornya, siapa pemodalnya, dan siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut. Kalau hanya melakukan penertiban tanpa membongkar jaringan di balik PETI, maka persoalan ini akan terus berulang,” tegasnya.
Aliansi GERAM juga mempertanyakan efektivitas langkah pencegahan Polres Boalemo. Setelah dilakukan penertiban, menurut mereka, seharusnya terdapat patroli dan pengawasan berkelanjutan agar aktivitas PETI tidak kembali beroperasi.
Selain itu, beredarnya video yang memunculkan dugaan keterlibatan atau pembekingan aktivitas PETI oleh Kapolres Boalemo dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan. Aliansi GERAM menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan sekadar menjadi opini publik.
Atas kondisi tersebut, Aliansi GERAM mendesak Polda Gorontalo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polres Boalemo dalam menangani PETI, termasuk mengevaluasi Kapolres Boalemo apabila ditemukan ketidakmampuan atau pelanggaran dalam menjalankan tugas.
“Kami meminta Polda Gorontalo tidak hanya melihat persoalan PETI sebagai kasus per kasus, tetapi sebagai persoalan sistemik yang menyangkut lingkungan, keselamatan masyarakat, dan penegakan hukum. Aliansi GERAM akan terus mengawal persoalan ini sampai ada penyelesaian yang jelas dan tuntas,” tutup Masruh.
