POHUWATO — Gelombang penolakan terhadap rencana investasi PT Lumintu Ageng Lestari Joyo di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, terus menguat. Aliansi masyarakat, pemuda, dan mahasiswa kini memperluas perjuangan melalui aksi penyampaian aspirasi di sejumlah kantor pemerintahan.
Penolakan tersebut tidak lagi sebatas perbincangan di media sosial. Gerakan kolektif masyarakat mulai menunjukkan sikap tegas terhadap rencana kehadiran perusahaan yang dinilai berpotensi mengancam lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
Di tengah perjuangan tersebut, muncul harapan setelah beredar informasi bahwa proses perizinan perusahaan belum diajukan ke kementerian terkait. Kondisi ini dinilai menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk terus menyuarakan aspirasi dan memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak mengabaikan kepentingan rakyat.
Namun, situasi tersebut justru memunculkan kritik terhadap sejumlah anggota DPRD Pohuwato, khususnya komisi yang membidangi persoalan terkait.
DPRD Dapil III Dipertanyakan
Sorotan turut diarahkan kepada anggota DPRD Pohuwato dari Daerah Pemilihan (Dapil) III. Wilayah yang mereka wakili disebut berada dalam pusaran persoalan, tetapi kehadiran para wakil rakyat tersebut dalam perjuangan masyarakat dinilai belum terlihat secara maksimal.
Kritik semakin menguat setelah sejumlah anggota DPRD diketahui melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dalam beberapa pekan terakhir.
Perjalanan dinas yang menggunakan anggaran daerah itu dipertanyakan relevansinya dengan kondisi masyarakat di daerah pemilihan mereka. Publik menilai, agenda kedinasan seharusnya tetap memiliki keterkaitan dengan kebutuhan dan persoalan mendesak masyarakat.
Di tengah kekhawatiran terhadap rencana investasi PT Lumintu Ageng Lestari Joyo, masyarakat membutuhkan kehadiran wakil rakyat yang mampu menjalankan fungsi pengawasan, menyampaikan aspirasi, serta memastikan kepentingan publik menjadi prioritas.
Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen anggota DPRD dalam menjalankan mandat politik yang diberikan oleh masyarakat.
Krisis Empati dan Tuntutan Keberpihakan
Kritik terhadap DPRD tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan anggota dewan di Jakarta. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut tanggung jawab moral dan politik dalam merespons keresahan masyarakat.
Ketika masyarakat, pemuda, dan mahasiswa terus menggalang perjuangan, ketidakhadiran wakil rakyat dalam ruang-ruang aspirasi dapat memunculkan persepsi bahwa kepentingan masyarakat belum menjadi prioritas utama.
Bagi masyarakat yang menolak PT Lumintu Ageng Lestari Joyo, persoalan lingkungan dan keberlanjutan ruang hidup bukanlah isu yang dapat ditunda.
Mereka menginginkan adanya sikap yang jelas dari pemerintah daerah dan DPRD. Termasuk memastikan bahwa setiap proses perizinan maupun kebijakan investasi berjalan secara transparan, akuntabel, serta mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat.
Perjuangan Kolektif Belum Berakhir
Penolakan terhadap PT Lumintu Ageng Lestari Joyo menjadi ujian bagi para pemimpin daerah dalam menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
Di tengah dinamika tersebut, aliansi masyarakat, pemuda, dan mahasiswa menilai perjuangan harus terus diperkuat melalui konsolidasi, pengawasan kebijakan, serta penyampaian aspirasi secara terbuka dan konstitusional.
Masyarakat juga menuntut agar DPRD Pohuwato tidak sekadar menjalankan agenda administratif, tetapi hadir secara nyata dalam persoalan yang menyangkut masa depan daerah.
Pohuwato kini membutuhkan kepemimpinan yang mampu mendengar, merespons, dan mengambil sikap atas keresahan masyarakat.
Perjuangan menolak PT Lumintu Ageng Lestari Joyo belum berakhir. Bagi masyarakat, keberlanjutan lingkungan dan perlindungan ruang hidup merupakan kepentingan yang harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya.
