Popayato 11 Juli 2026, Ekopolis.co.id — Aliansi Masyarakat Popayato Barat Serumpun kembali menegaskan sikap menolak rencana operasional PT Lumintu Ageng Lestari Joyo (LALJ) di wilayah Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato. Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk kekhawatiran masyarakat terhadap potensi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dinilai dapat memengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
Menurut aliansi, Popayato Barat merupakan kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting. Wilayah ini menjadi daerah tangkapan air, kawasan hutan, serta ruang hidup yang selama ini menopang aktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, setiap rencana investasi dinilai harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
Salah satu tokoh pemuda Popayato Barat, Muarif Radji, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak seharusnya mengorbankan kelestarian lingkungan maupun masa depan generasi yang akan datang.
“Kami tidak menolak pembangunan. Namun kami menolak apabila pembangunan dilakukan dengan mengabaikan keselamatan lingkungan, mengancam ruang hidup masyarakat, dan tidak melibatkan masyarakat secara terbuka dalam setiap proses pengambilan keputusan,” tegas Muarif.
Ia menilai bahwa investasi yang masuk ke suatu daerah harus berpihak kepada masyarakat, menjamin keberlanjutan sumber daya alam, serta dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pernyataannya, Aliansi Masyarakat Popayato Barat Serumpun menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:
1. Menolak seluruh tahapan operasional PT Lumintu Ageng Lestari Joyo di wilayah Popayato dan sekitarnya.
2. Mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato agar tidak menerbitkan maupun melanjutkan proses perizinan yang berkaitan dengan operasional perusahaan tersebut.
3. Menjamin perlindungan kawasan hutan, daerah aliran sungai, sumber mata air, serta ruang hidup masyarakat yang selama ini menjadi penopang kehidupan warga.
4. Mengutamakan keselamatan lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
5. Menghormati aspirasi masyarakat serta memastikan seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan masyarakat secara bermakna.
Muarif juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, hingga seluruh warga yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, untuk bersama-sama mengawal perjuangan tersebut secara damai, tertib, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa sikap penolakan yang disampaikan merupakan bentuk komitmen masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan melindungi hak-hak masyarakat atas ruang hidup mereka.
“Bagi kami, hutan bukan sekadar hamparan pohon, tetapi sumber kehidupan. Sungai bukan hanya aliran air, tetapi denyut nadi masyarakat. Kami ingin pembangunan yang berpihak kepada rakyat, bukan pembangunan yang berpotensi mengorbankan lingkungan dan masa depan daerah,” ujar Muarif.
Aliansi berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait rencana investasi di wilayah Popayato Barat, sehingga setiap kebijakan benar-benar mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan kepentingan masyarakat setempat.
Hutan Lestari, Rakyat Berdikari. Tolak Investasi yang Mengancam Ruang Hidup Masyarakat.
