POPAYATO BARAT http://Ekopolis.co.id — Pemuda Popayato Barat, Muarif Radji, menyayangkan adanya pemberitaan dan informasi yang mengaitkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan wilayah Popayato Barat. Menurutnya, setiap informasi seharusnya terlebih dahulu memastikan lokasi secara jelas agar tidak menimbulkan kesan seolah-olah aktivitas tersebut berada di wilayah Popayato Barat.
Muarif menegaskan bahwa kritik terhadap aktivitas PETI merupakan hal yang sah, namun harus disertai dengan data dan kejelasan lokasi.
“Silakan mengkritik dan mengungkap persoalan PETI, tetapi lihat dulu lokasinya. Apakah benar masuk wilayah Gorontalo, khususnya Popayato Barat, atau justru berada di wilayah Sulawesi Tengah,” tegas Muarif.
Ia mengaku prihatin karena dokumentasi yang beredar justru, menurut pengamatannya, memperlihatkan lokasi yang berada di wilayah Sulawesi Tengah. Namun, dalam narasi yang disampaikan, wilayah Popayato Barat seolah-olah menjadi pihak yang disorot.
“Kalau dokumentasinya jelas menunjukkan lokasi di wilayah Sulteng, kenapa kemudian wilayah Popayato Barat yang menjadi bulan-bulanan? Ini yang menurut saya perlu diluruskan. Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang keliru hanya karena persoalan penentuan lokasi yang tidak jelas,” ujarnya.
Muarif juga menyoroti informasi dalam sebuah flayer yang menyebut adanya pihak tertentu sebagai pelaku PETI. Ia menegaskan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, pihak yang disebut tersebut tidak melakukan aktivitas pertambangan di wilayah Mada, Molosipat Utara, Popayato Barat.
Karena itu, Muarif meminta semua pihak agar tidak gegabah mengaitkan nama wilayah maupun seseorang dengan aktivitas ilegal tanpa dasar dan bukti yang kuat.
“Jangan sampai hanya karena sebuah foto atau video kemudian langsung disimpulkan bahwa itu terjadi di Popayato Barat. Lokasi harus dipastikan, begitu juga siapa pelakunya. Kalau memang ada aktivitas PETI, silakan ungkap berdasarkan fakta dan lokasi yang benar,” katanya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat dilihat secara objektif dan tidak menjadikan masyarakat Popayato Barat sebagai sasaran tudingan tanpa dasar yang jelas.
“Intinya sederhana, kalau memang ada PETI, mari sama-sama kita ungkap. Tetapi jangan mengorbankan nama baik wilayah dan masyarakat hanya karena informasi yang belum jelas. Kritik boleh, tetapi harus berdasarkan fakta,” pungkas Muarif Radji.
