Gorontalo, Ekopolis.co.id — Keamanan perempuan di ruang publik kembali menjadi sorotan setelah munculnya kasus dugaan perekaman diam-diam terhadap seorang pengunjung perempuan di sebuah pusat perbelanjaan di Gorontalo. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan tentang kesiapan pengelola fasilitas umum dalam melindungi privasi pengunjung, terutama di toilet umum.
Di tengah persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Namun, keberadaan regulasi itu perlu diikuti langkah nyata agar prinsip kesetaraan dan perlindungan gender benar-benar hadir dalam desain, pengelolaan, serta pengawasan fasilitas publik.
Persoalannya bukan sekadar penempatan petugas keamanan atau pemasangan kamera pengawas di koridor. Pemerintah dan pengelola gedung juga perlu memperhatikan desain arsitektur yang dapat memengaruhi keamanan dan privasi pengguna fasilitas umum.
Desain Toilet Publik Perlu Dievaluasi
Toilet umum seharusnya memberikan privasi dan rasa aman bagi setiap penggunanya. Namun, desain bilik yang menyisakan celah pada bagian atas dan bawah berpotensi menimbulkan persoalan privasi apabila seseorang menyalahgunakannya untuk mengintip atau merekam tanpa persetujuan.
Selama ini, sejumlah desain bilik toilet menggunakan celah untuk mendukung sirkulasi udara, mempermudah pembersihan lantai, serta menekan biaya konstruksi. Meski memiliki pertimbangan teknis, desain tersebut tetap perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan privasi dan keamanan pengguna.
Perkembangan teknologi ponsel juga meningkatkan risiko penyalahgunaan fasilitas tersebut. Kamera berukuran kecil dapat dimanfaatkan untuk melakukan perekaman tanpa sepengetahuan korban. Karena itu, pengelola gedung perlu mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi mengganggu privasi dan memperbaikinya melalui desain yang lebih aman.
Penggunaan sistem ventilasi mekanis, pemilihan material partisi yang tepat, serta pengaturan lantai yang mendukung sanitasi dapat menjadi bagian dari evaluasi. Namun, setiap perubahan harus mempertimbangkan keselamatan, aksesibilitas, sirkulasi udara, dan kebutuhan pemeliharaan fasilitas.
Perda PUG Jangan Berhenti pada Formalitas
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan prinsip pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Di tingkat Provinsi Gorontalo, Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengarusutamaan Gender menjadi salah satu landasan kebijakan. Sementara itu, Pemerintah Kota Gorontalo telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.
Kedua regulasi tersebut perlu didukung pelaksanaan yang terukur. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi apakah perencanaan pembangunan, pengelolaan fasilitas publik, dan mekanisme pengawasan bangunan telah mempertimbangkan kebutuhan keamanan serta privasi perempuan.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian ialah belum jelasnya penerapan standar desain toilet yang secara khusus mengantisipasi risiko pelanggaran privasi. Pemerintah perlu menelaah regulasi teknis yang berlaku dan menentukan langkah perbaikan sesuai kewenangan masing-masing.
Evaluasi juga perlu melibatkan pengelola pusat perbelanjaan, instansi pemerintah, pemerhati kesetaraan gender, serta kelompok pendamping korban. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya hadir dalam dokumen, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata di lapangan.
Pemerintah dan Pengelola Gedung Perlu Bertindak
Untuk memperkuat perlindungan perempuan, pemerintah daerah perlu mendorong audit keamanan dan privasi pada toilet serta fasilitas sanitasi publik. Audit tersebut dapat mengidentifikasi celah desain, sistem penguncian pintu, kondisi partisi, dan mekanisme pengaduan yang tersedia bagi pengunjung.
Pemerintah juga perlu mengevaluasi kemungkinan penerapan standar teknis yang lebih ketat melalui instrumen hukum yang sesuai. Rekomendasi desain dapat mencakup partisi dengan perlindungan privasi lebih baik, minimnya celah pandang, serta sistem ventilasi yang memadai.
Di sisi lain, pengelola fasilitas publik harus menyediakan prosedur penanganan laporan yang cepat, menjaga kerahasiaan korban, dan memastikan petugas memahami cara merespons dugaan pelecehan atau perekaman ilegal.
Langkah tersebut perlu berjalan seiring dengan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu landasan hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual sesuai unsur perbuatan dan ketentuan yang berlaku.
Aparat penegak hukum perlu memproses setiap laporan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang relevan. Penanganan perkara juga harus menghindari tekanan terhadap korban untuk menyelesaikan kasus melalui mekanisme informal yang mengabaikan hak-haknya.
Layanan pendampingan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta lembaga pendamping terkait perlu mendapat dukungan yang memadai. Dukungan tersebut mencakup pendampingan hukum, perlindungan privasi, dan pemulihan psikologis sesuai kebutuhan korban.
Jangan Bebankan Kesalahan kepada Korban
Selain pembenahan fasilitas dan penegakan hukum, masyarakat perlu membangun pemahaman bahwa tanggung jawab atas tindakan perekaman tanpa persetujuan berada pada pelaku, apabila unsur pelanggarannya terbukti. Korban berhak memperoleh perlindungan tanpa menghadapi stigma atau penghakiman sosial.
Tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dapat berperan dalam membangun lingkungan yang mendukung korban untuk melapor. Edukasi publik juga perlu menekankan pentingnya menghormati privasi, menolak pelecehan, serta tidak menyebarkan rekaman atau informasi pribadi korban.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pengarusutamaan gender tidak cukup diukur dari keberadaan peraturan daerah. Pemerintah perlu menunjukkan hasil melalui fasilitas publik yang lebih aman, mekanisme pengaduan yang berfungsi, dan penanganan perkara yang berpihak pada perlindungan hak korban.
Kasus dugaan perekaman diam-diam di toilet pusat perbelanjaan Gorontalo menjadi pengingat bahwa keamanan ruang publik membutuhkan perhatian menyeluruh. Perbaikan desain bangunan, pengawasan pengelola, dan penegakan hukum harus berjalan beriringan.
Perda PUG Gorontalo 2026 kini menghadapi tantangan implementasi: memastikan prinsip kesetaraan gender tidak berhenti sebagai komitmen tertulis, tetapi menjadi perlindungan nyata bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas publik.
Penulis: Keyza Salsa Nabila Pahrun
