BANGGAI LAUT — Aktivis muda Sulawesi Tengah, Kevin Lapendos, kembali melontarkan kritik keras terhadap tata kelola pemerintahan Desa Paisubebe, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Di tengah pengawalan sejumlah dugaan persoalan pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2024, Kevin mengaku justru mendapatkan perlakuan intimidatif dan ancaman ketika melakukan investigasi lapangan dan berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Paisubebe.
Situasi ini menambah serius persoalan yang sebelumnya telah menjadi perhatian Kevin. Bukan hanya dugaan ketidaksesuaian realisasi anggaran desa, persoalan bantuan sosial, bantuan perahu fiber, hingga dugaan pemalsuan tanda tangan anggota BPD yang menjadi sorotan, tetapi kini muncul pula persoalan mengenai sikap pemerintah desa terhadap aktivitas pengawasan dan kritik publik.
Kevin mengungkapkan bahwa ketika dirinya sedang melakukan penelusuran lapangan untuk mengumpulkan informasi dan mencocokkan sejumlah dugaan persoalan dengan kondisi faktual, ia mendapatkan perlakuan yang dinilainya sebagai bentuk tekanan.
Bahkan, dalam sebuah percakapan melalui aplikasi WhatsApp ketika dirinya berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Paisubebe, terdapat ucapan yang menurut Kevin tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik.
Kevin menilai, tindakan dan komunikasi semacam itu sangat disayangkan. Seorang kepala desa semestinya memahami bahwa klarifikasi merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial, bukan sesuatu yang harus dihadapi dengan bahasa yang merendahkan ataupun tindakan yang berpotensi menekan pihak yang menyampaikan kritik.
“Saya datang bukan untuk mencari musuh. Saya melakukan investigasi, mengumpulkan informasi, dan meminta klarifikasi atas persoalan yang berkaitan dengan uang rakyat. Tetapi justru muncul perlakuan yang saya nilai intimidatif. Bahkan dalam percakapan WhatsApp, ada ucapan yang sangat tidak pantas ketika saya sedang menjalankan fungsi konfirmasi. Apakah seperti itu cara seorang pejabat publik menghadapi kritik?” tegas Kevin.
Lebih jauh, Kevin menyampaikan adanya dugaan bahwa intimidasi yang dialaminya berkaitan dengan perintah dari Kepala Desa Paisubebe. Namun, ia menegaskan bahwa dugaan tersebut perlu ditelusuri dan dibuktikan melalui keterangan pihak-pihak terkait, termasuk apabila terdapat pihak yang diduga melakukan tekanan di lapangan.
Menurutnya, apabila benar terdapat tindakan yang dilakukan atas instruksi atau sepengetahuan kepala desa untuk menghalangi proses investigasi maupun membungkam kritik, maka persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.
“Saya ingin tegaskan, jangan pernah berpikir bahwa tekanan atau intimidasi akan membuat saya mundur. Kalau memang ada pihak yang merasa terganggu karena persoalan anggaran desa ini mulai dibuka, silakan jawab dengan data, dokumen, dan fakta. Jangan justru menghadirkan tekanan terhadap orang yang sedang meminta pertanggungjawaban. Jabatan kepala desa bukan kekuasaan untuk membungkam masyarakat,” ujarnya.
Kevin menegaskan bahwa inti persoalan Desa Paisubebe tetap berada pada dugaan ketidaksesuaian pengelolaan dan realisasi APBDesa Tahun 2024 yang sebelumnya telah ia soroti.
Sejumlah pos anggaran yang menjadi perhatian antara lain:
1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa sebesar Rp53.500.000.
2. Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Milik Desa sebesar Rp78.495.000.
3. Bantuan Pertanian dan Peternakan sebesar Rp24.000.000.
Ketiga pos tersebut memiliki nilai anggaran gabungan sebesar Rp155.995.000. Kevin mempertanyakan kesesuaian antara anggaran yang tercantum dalam dokumen APBDesa dengan realisasi kegiatan, kondisi lapangan, serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Ia meminta agar Inspektorat Kabupaten Banggai Laut melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan mencocokkan dokumen perencanaan, RAB, bukti transaksi, laporan pertanggungjawaban, dokumentasi pekerjaan, serta kondisi riil kegiatan.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya diminta percaya terhadap angka-angka dalam dokumen administrasi tanpa diberikan kesempatan mengetahui bagaimana anggaran tersebut benar-benar digunakan.
“Jangan sampai ketika masyarakat bertanya mengenai Rp53,5 juta untuk pos keamanan desa, Rp78,495 juta untuk jembatan, dan Rp24 juta untuk bantuan pertanian serta peternakan, yang muncul justru tekanan terhadap pihak yang mempertanyakannya. Ini logika yang keliru. Kalau seluruh kegiatan memang dilaksanakan sesuai aturan, buka dokumennya dan tunjukkan hasilnya. Tidak perlu ada intimidasi, tidak perlu ada bahasa yang merendahkan. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan!” tegasnya.
Kevin juga menilai bahwa seorang kepala desa memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kebijakan serta penggunaan anggaran yang menjadi kewenangannya.
Baginya, komunikasi melalui WhatsApp yang berisi ucapan tidak pantas ketika proses konfirmasi berlangsung merupakan persoalan yang patut menjadi perhatian publik.
Ia menyatakan memiliki rekam percakapan yang menurutnya dapat menjadi bahan untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi tersebut berlangsung.
Kevin menegaskan tidak akan memelintir percakapan ataupun membangun tuduhan tanpa dasar. Namun, ia meminta agar persoalan tersebut tidak dipandang sebagai urusan pribadi semata karena berkaitan dengan etika seorang pejabat publik dalam menghadapi pengawasan masyarakat.
“Kalau seorang kepala desa tidak nyaman dikonfirmasi, lalu bagaimana masyarakat bisa memperoleh informasi? Apakah setiap pertanyaan tentang anggaran harus dianggap sebagai serangan pribadi? Kami bukan sedang meminta sesuatu untuk kepentingan pribadi. Kami sedang meminta penjelasan tentang pengelolaan uang publik. Kepala desa harus memahami batas antara kewenangan jabatan dan hak masyarakat untuk melakukan pengawasan,” ungkapnya.
Ia juga meminta agar tidak ada pihak yang mengambil tindakan sepihak terhadap dirinya maupun masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan persoalan Desa Paisubebe.
Kevin menegaskan bahwa dugaan intimidasi tersebut tidak akan mengubah sikapnya untuk terus mengawal persoalan Desa Paisubebe.
Ia menyatakan pengawalan akan tetap diarahkan pada sejumlah persoalan yang sebelumnya telah disampaikan, meliputi:
– Dugaan ketidaksesuaian realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024.
– Anggaran penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Rp53.500.000.
– Dugaan persoalan pembangunan atau rehabilitasi jembatan desa.
– Dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan bantuan pertanian dan peternakan.
– Persoalan penyaluran bantuan sosial dan ketepatan data penerima.
– Bantuan perahu fiber dan perubahan data penerima.
– Sejumlah item RKPDESA Tahun 2026.
– Dugaan penggunaan tanda tangan anggota BPD tanpa persetujuan atau pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pencairan anggaran.
Kevin meminta Inspektorat Kabupaten Banggai Laut, Kejaksaan Negeri Banggai, dan Polres Banggai Laut agar tidak hanya memperhatikan persoalan administrasi anggaran, tetapi juga memastikan setiap laporan dan bukti yang disampaikan diperiksa sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menekankan bahwa seluruh dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan profesional, objektif, dan independen. Apabila ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum.
Kevin secara terbuka meminta Kepala Desa Paisubebe agar menghentikan segala bentuk tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai tekanan terhadap masyarakat maupun pihak yang melakukan pengawasan.
Menurutnya, pemerintahan desa seharusnya menjadi ruang pelayanan dan keterbukaan, bukan ruang yang membuat masyarakat takut menyampaikan pertanyaan.
“Saya ingin menyampaikan satu hal: jangan salah memahami keberanian masyarakat dalam mengawasi pemerintah sebagai ancaman terhadap jabatan. Jabatan itu amanah, bukan tameng untuk menghindari kritik. Ketika anggaran desa dipertanyakan, jawablah dengan transparansi. Ketika dikonfirmasi, jawablah dengan data. Jangan justru menghadirkan tekanan, intimidasi, atau kata-kata yang tidak pantas,” tegas Kevin.
Ia juga menyatakan bahwa apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan atau kritik yang disampaikan, mekanisme hak jawab dan klarifikasi terbuka tetap harus dihormati. Baginya, ruang demokrasi harus dijaga oleh semua pihak, termasuk pemerintah desa.
Menutup pernyataannya, Kevin kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap pemerintahan Desa Paisubebe. Fokus pengawalan adalah memastikan penggunaan anggaran desa sesuai ketentuan dan hak masyarakat tidak diabaikan.
Ia menegaskan bahwa investigasi lapangan, konfirmasi, pengumpulan informasi, dan penyampaian kritik merupakan bagian dari kontrol sosial yang harus dihormati sepanjang dilakukan sesuai hukum.
“Saya sudah menyampaikan sikap saya. Persoalan ini tidak akan berhenti hanya karena muncul tekanan. Saya akan terus mengawal dugaan penyimpangan APBDesa Paisubebe, meminta pemeriksaan terhadap setiap anggaran yang dipertanyakan, dan mendesak aparat penegak hukum bekerja secara profesional. Jangan berharap persoalan ini hilang hanya karena ada pihak yang mencoba membuat kami takut.”
“Kalau memang tidak ada penyimpangan, buktikan. Kalau memang semua anggaran direalisasikan, tunjukkan. Kalau ada dugaan pemalsuan dokumen, periksa. Dan kalau benar terjadi intimidasi, telusuri siapa yang bertanggung jawab. Kami tidak meminta seseorang dihukum tanpa bukti. Kami meminta kebenaran dibuka dan hukum ditegakkan.”
Kevin menutup dengan pernyataan yang menjadi penegasan sikapnya:
“Paisubebe bukan milik kepala desa. Anggaran desa bukan milik segelintir orang. Pemerintahan desa bukan ruang kekuasaan pribadi. Rakyat berhak mengawasi, rakyat berhak bertanya, dan rakyat berhak mendapatkan pertanggungjawaban. Kami tidak akan diam ketika uang rakyat dipertanyakan, dan kami tidak akan mundur hanya karena kritik dibalas dengan tekanan!”
