PARIMO, EKOPOLIS.CO.ID — Ketua Umum Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parigi Moutong (KPMIPM), Satrio Ancus, mendesak pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas tragedi meninggalnya seorang pekerja tambang di wilayah Parigi Moutong. Dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Satrio menilai insiden tersebut bukan sekadar kecelakaan kerja, melainkan indikasi lemahnya pengawasan dan tata kelola pertambangan di daerah.
“Pemerintah tidak boleh hanya menyampaikan belasungkawa. Ada tanggung jawab moral dan politik yang harus dijawab. Jika aktivitas pertambangan berjalan tanpa pengawasan ketat dan standar keselamatan yang jelas, maka setiap korban jiwa adalah alarm keras atas kelalaian sistem,” tegasnya.
Menurut Satrio, negara melalui pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara. Ia menekankan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk pertambangan, tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan manusia.
“Tambang seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bukan menghadirkan duka. Ketika nyawa rakyat melayang, maka yang harus dievaluasi bukan hanya prosedur teknis, tetapi juga keberpihakan kebijakan,” ujarnya.
KPMIPM mendesak pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, khususnya Parigi Moutong, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas pertambangan, memperketat pengawasan di lapangan, serta memastikan transparansi perizinan dan penerapan standar keselamatan kerja.
Satrio menegaskan bahwa mahasiswa Parigi Moutong di Gorontalo akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah. “Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. Pemerintah harus hadir sebelum tragedi berikutnya terjadi,” tutupnya.
