PALU, Ekopolis.co.id – Polemik terkait masa depan Asrama Mahasiswa Buol (Asrama Rajawali) di Kota Palu kembali mencuat. Kritik keras datang dari Muhammad Yusuf Masuara yang menilai Pemerintah Kabupaten Buol telah mengabaikan prinsip partisipasi publik dalam membahas pengelolaan dan masa depan aset pendidikan tersebut.
Sorotan itu muncul setelah digelarnya rapat koordinasi pada 23 Juni 2026 di Aula Suwot Pollimpungan yang membahas keberadaan Asrama Mahasiswa Buol. Namun, menurut Yusuf, pembahasan tersebut dilakukan tanpa melibatkan mahasiswa penghuni asrama, alumni, tokoh masyarakat, maupun para pelaku sejarah yang mengetahui perjalanan dan latar belakang berdirinya asrama tersebut.
“Persoalannya bukan hanya pada substansi keputusan, tetapi juga pada cara keputusan itu dibangun. Membicarakan masa depan asrama tanpa melibatkan masyarakat Buol dan keluarga besar Asrama Rajawali Palu merupakan bentuk pengabaian terhadap sejarah,” ujar Yusuf dalam pernyataan tertulisnya.
Ia juga menyoroti informasi yang beredar di media sosial mengenai rencana pembagian sebagian kawasan asrama. Menurutnya, informasi tersebut justru lebih dahulu beredar ke publik sebelum dilakukan dialog terbuka dengan pihak-pihak yang selama ini memiliki keterikatan langsung dengan asrama.
Yusuf menilai proses yang berlangsung terkesan minim transparansi. Ia menyebut pemerintah lebih memilih menyampaikan kesimpulan kepada publik dibanding membuka ruang diskusi yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat Buol.
“Kesimpulan dipublikasikan lebih dulu sebelum dialog terbuka dilakukan. Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam membedakan aset yang memiliki nilai historis, sosial, dan pendidikan dengan sekadar objek administrasi,” tegasnya.
Menurutnya, Asrama Mahasiswa Buol bukan sekadar aset daerah yang dapat dikelola melalui pendekatan administratif semata. Asrama tersebut memiliki nilai sejarah yang melekat dengan perjuangan pendidikan generasi muda Buol dari masa ke masa.
Karena itu, Yusuf mempertanyakan alasan tidak dilibatkannya mahasiswa, alumni, tokoh masyarakat, dan pelaku sejarah dalam proses pembahasan sejak awal.
“Sejarah tidak bisa diukur hanya dengan sertifikat. Ingatan kolektif masyarakat tidak bisa dipotong oleh garis administrasi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keputusan yang lahir tanpa partisipasi publik berpotensi kehilangan legitimasi sosial dan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Atas dasar itu, dirinya menyampaikan “kartu merah” terhadap setiap bentuk pengelolaan yang dinilai mengabaikan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan penghormatan terhadap sejarah.
Yusuf menegaskan bahwa Asrama Mahasiswa Buol bukan milik individu maupun kelompok tertentu dalam birokrasi, melainkan bagian dari sejarah masyarakat Buol yang dibangun melalui semangat pendidikan dan diperjuangkan oleh berbagai generasi.
“Jangan jadikan asrama mahasiswa sebagai korban dari kebijakan yang kehilangan perspektif sejarahnya. Jangan pula menjadikan ruang pendidikan sebagai tumbal dari cara berpikir birokratis yang melihat segala sesuatu hanya sebagai urusan bisnis dan administrasi,” ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Buol membuka ruang dialog yang jujur, terbuka, dan setara dengan seluruh pihak terkait sebelum mengambil keputusan apa pun mengenai masa depan asrama tersebut.
Menurut Yusuf, penghormatan terhadap sejarah, masyarakat Buol, serta mahasiswa yang selama ini menjaga keberlangsungan asrama harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan yang akan diambil.
“Kalau ruang dialog terus ditutup, kritik terus diabaikan, dan masyarakat terus disingkirkan dari proses pengambilan keputusan, maka perlawanan terhadap arogansi kekuasaan akan menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Buol terkait kritik yang disampaikan tersebut maupun penjelasan mengenai rencana pengelolaan Asrama Mahasiswa Buol di Kota Palu.
