POHUWATO, EKOPOLIS.CO.ID – Pernyataan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yang menegaskan bahwa praktik jual-beli emas ilegal tidak dapat dibenarkan menuai kritik dari kalangan mahasiswa. Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pohuwato menilai pernyataan tersebut tidak cukup menjawab persoalan nyata yang sedang dihadapi masyarakat penambang di daerah tersebut.
Menurutnya, pemerintah provinsi seharusnya tidak hanya menyoroti aspek ilegalitas semata, tetapi juga memikirkan nasib ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat. Penutupan sejumlah toko emas tanpa solusi alternatif justru dinilai memperparah kondisi para penambang yang kini kesulitan menjual hasil kerja mereka.
“Pemerintah memang benar harus menegakkan aturan. Namun di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat yang terdampak. Jangan hanya melarang tanpa memberikan jalan keluar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa situasi ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat penambang. Banyak dari mereka kini berada dalam kondisi tidak menentu karena hasil tambang tidak dapat dijual, sementara kebutuhan hidup sehari-hari tetap harus dipenuhi.
PMII Pohuwato menilai bahwa sebagai kepala daerah, gubernur seharusnya mampu menghadirkan kebijakan yang lebih komprehensif dan berpihak kepada rakyat. Pemerintah provinsi didorong untuk membuka ruang legalisasi pertambangan rakyat, atau setidaknya menyediakan mekanisme penjualan emas yang jelas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pelarang, tetapi harus hadir sebagai pemberi solusi. Jika pemerintah provinsi tidak mampu menghadirkan kebijakan konkret bagi masyarakat penambang dan hanya mengeluarkan pernyataan normatif, maka kami menilai gubernur gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin daerah,” tegasnya.
Karena itu, PMII Pohuwato secara tegas meminta Gubernur Gorontalo untuk mempertimbangkan langkah mundur dari jabatannya apabila tidak mampu menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi masyarakat penambang.
“Seorang pemimpin harus hadir membawa solusi. Jika tidak mampu memberikan jalan keluar bagi rakyatnya sendiri, maka mundur dari jabatan adalah bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat,” tutupnya.
