Gorontalo – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Gorontalo menyoroti surat panggilan dari Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo terhadap tujuh aktivis lingkungan yang selama ini aktif mengawal isu pertambangan di Kabupaten Pohuwato.
Melalui Kepala Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik, Syahril Razak menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut. DPD IMM juga membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap dugaan kriminalisasi aktivis.
Syahril menilai, langkah pemanggilan tersebut berpotensi menjadi bentuk pembungkaman terhadap suara kritis masyarakat sipil. Ia juga menyinggung sikap perusahaan tambang yang dinilai tidak dewasa dalam menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung di Pohuwato.
“Alih-alih menyelesaikan akar persoalan, perusahaan justru terkesan provokatif. Ini berpotensi memicu gelombang perlawanan masyarakat,” ujar Syahril dalam keterangannya.
Menurutnya, laporan yang dilayangkan ke Polda semakin memperkeruh situasi. Bahkan, hal itu dinilai dapat memperbesar ketegangan sosial di tengah masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan.
DPD IMM Gorontalo juga menyampaikan kekecewaan terhadap perusahaan yang disebut telah mencederai nilai-nilai demokrasi. Syahril secara tegas menyalahkan pihak perusahaan atas eskalasi konflik yang terjadi.
“Jangan berharap situasi akan kondusif ketika suara rakyat dibungkam dan demokrasi dilumpuhkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPD IMM menegaskan akan mengambil langkah strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional. Konsolidasi gerakan disebut tengah disiapkan untuk merespons dugaan pembungkaman terhadap aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil di Gorontalo.
Syahril juga mengingatkan bahwa jika situasi ini dibiarkan, maka potensi korban pembungkaman akan semakin meluas. Ia menilai kondisi ini menjadi ancaman serius bagi kebebasan berekspresi di daerah.
Secara kelembagaan, DPD IMM Gorontalo menyayangkan sikap Kapolda Gorontalo yang dinilai lebih fokus pada penanganan laporan terhadap aktivis, dibandingkan menindak aktivitas perusahaan tambang yang dituding menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial berkepanjangan.
Dalam kasus ini, Ketua Cabang IMM Pohuwato juga termasuk dalam daftar nama yang dilaporkan ke Polda Gorontalo. Hal tersebut semakin memperkuat sikap organisasi untuk tidak tinggal diam.
DPD IMM menegaskan bahwa aksi lanjutan akan segera digelar. Selain itu, konsolidasi perlawanan hingga ke tingkat pusat akan terus dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pihak-pihak yang dianggap membungkam suara rakyat.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, terutama terkait relasi antara penegakan hukum, kepentingan perusahaan, dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di daerah.
