PARIGI MOUTONG, EKOPOLIS.CO.ID — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sijoli, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menuai sorotan karena risiko kecelakaan dan kerusakan lingkungan. Lokasi yang dikenal masyarakat dengan sebutan “Lubang Ambulans” itu memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan para penambang dan warga sekitar.
Seorang mahasiswa bernama Satrio mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) segera mengambil langkah konkret. Ia menilai aktivitas pertambangan yang berisiko tinggi tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan dan penanganan yang memadai.
“Jangan sampai kita terus menunggu ada korban baru pemerintah dan aparat turun tangan. Masyarakat pergi ke tambang untuk mencari nafkah, tetapi keselamatan mereka juga harus diperhatikan,” ujar Satrio.
Ia meminta aparat segera memeriksa legalitas kegiatan pertambangan di lokasi tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah tegas apabila menemukan aktivitas yang melanggar ketentuan hukum.
“Kalau memang aktivitas ini berbahaya dan tidak memiliki izin, harus segera ditangani sebelum semakin banyak korban. Lubang ini seperti saringan yang menelan nyawa. Banyak yang pergi mencari nafkah, tetapi pulang dengan luka parah atau bahkan tak bernyawa,” lanjutnya.
PETI Sijoli Ancam Keselamatan Penambang
Sebutan “Lubang Ambulans” mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap risiko kecelakaan di kawasan pertambangan tersebut. Namun, jumlah korban, kronologi kecelakaan, dan frekuensi kejadian masih perlu diverifikasi melalui keterangan resmi dari pihak berwenang serta data fasilitas kesehatan setempat.
Satrio menilai keselamatan penambang harus menjadi perhatian utama. Ia mengingatkan bahwa aktivitas penggalian tanpa perencanaan teknis dan pengamanan yang memadai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah dan aparat terkait memeriksa kondisi lokasi, mengidentifikasi potensi bahaya, serta memastikan penanganan terhadap aktivitas pertambangan yang terbukti melanggar aturan.
Kerusakan Lingkungan Perlu Diantisipasi
Selain persoalan keselamatan, aktivitas PETI di Sijoli juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian lingkungan. Penggalian tanah tanpa pengelolaan yang baik dapat meningkatkan risiko erosi, mengganggu kestabilan tanah, dan memicu longsor.
Aktivitas pertambangan juga berpotensi memengaruhi kualitas sungai serta sumber air yang digunakan masyarakat. Tingkat pencemaran dan dampak aktual di lokasi perlu dipastikan melalui pemeriksaan lingkungan dan pengujian kualitas air oleh instansi berwenang.
Satrio menilai persoalan ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administratif. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan sumber penghidupan warga.
“Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memberi perhatian serius. Jangan sampai kerusakan lingkungan semakin meluas dan masyarakat terus menghadapi risiko akibat aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik,” tegasnya.
Aparat Diminta Periksa Legalitas PETI Sijoli
Praktik pertambangan tanpa izin dapat berhadapan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Salah satu landasan hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahan-perubahannya, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
Selain itu, aspek lingkungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan yang berlaku.
Penerapan sanksi terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran harus berdasarkan hasil pemeriksaan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang relevan.
Satrio mendesak pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi teknis terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pertambangan di Desa Sijoli. Ia juga meminta aparat memastikan apakah kegiatan tersebut memiliki perizinan yang sah dan memenuhi persyaratan keselamatan serta perlindungan lingkungan.
Menurutnya, langkah penanganan tidak boleh hanya muncul setelah terjadi kecelakaan. Pengawasan, pemeriksaan lapangan, dan penegakan hukum perlu berjalan secara konsisten untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya.
Julukan “Lubang Ambulans” seharusnya menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan fakta di lapangan, melindungi masyarakat, serta menindak setiap pelanggaran yang terbukti sesuai hukum.
