GORONTALO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik di Provinsi Gorontalo. Masyarakat Gorontalo, Ikbal Ka’u, menilai bahwa pelaksanaan program strategis nasional tersebut perlu diawasi secara terbuka agar penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya petani, nelayan, pelaku UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurut Ikbal, Program MBG merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Karena berasal dari uang rakyat, pelaksanaannya harus terbuka terhadap kritik, evaluasi, dan pengawasan publik sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sorotan tersebut muncul setelah beredarnya informasi dari Badan Gizi Nasional Regional Gorontalo yang menyebut terdapat 116 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif, 157.559 penerima manfaat, 5.202 tenaga kerja, dan 953 supplier di wilayah Gorontalo.
Ikbal menyatakan bahwa data tersebut patut diapresiasi apabila seluruhnya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Namun, menurutnya, setiap angka yang dipublikasikan oleh lembaga negara harus dapat diverifikasi secara terbuka agar tidak hanya menjadi laporan administratif.
“Angka bukanlah kebenaran apabila tidak dapat dibuktikan secara terbuka kepada publik. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah seluruh data tersebut benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan,” ujarnya.
Selain meminta verifikasi data, Ikbal juga mempertanyakan komposisi supplier yang terlibat dalam Program MBG. Ia menilai semangat utama program tersebut seharusnya tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan BUMDes.
Menurutnya, apabila peluang penyediaan bahan pangan hanya dinikmati kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap pengambil kebijakan, maka tujuan pemerataan ekonomi dalam Program MBG berpotensi tidak tercapai secara optimal.
Sebagai bentuk partisipasi masyarakat, Ikbal menyatakan akan mengonsolidasikan berbagai unsur masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Program MBG di Provinsi Gorontalo. Kelompok yang akan dilibatkan meliputi mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok tani, nelayan, akademisi, serta elemen masyarakat lainnya.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan tersebut akan difokuskan pada beberapa aspek penting, mulai dari memastikan SPPG yang dilaporkan benar-benar beroperasi, memverifikasi supplier yang tercatat aktif memasok kebutuhan SPPG, menilai keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok, hingga mengamati mekanisme penunjukan supplier agar berlangsung secara transparan, terbuka, dan bebas dari konflik kepentingan.
Ikbal menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar kembali kepada masyarakat melalui pelaksanaan program yang tepat sasaran.
Lebih lanjut, ia menilai apabila nantinya ditemukan perbedaan antara data yang dipublikasikan dengan kondisi di lapangan, maka pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program MBG di tingkat regional perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, klarifikasi tersebut penting untuk menjelaskan apakah perbedaan itu disebabkan oleh kesalahan administrasi, proses pembaruan data yang belum sinkron, atau faktor lainnya sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Ikbal juga menegaskan bahwa Program MBG merupakan program milik seluruh rakyat Indonesia sehingga keberhasilannya tidak cukup diukur melalui laporan statistik, baliho, maupun publikasi resmi, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mampu menggerakkan perekonomian lokal.
Ia berharap pengawasan masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan Program MBG berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal di Gorontalo.
“Rakyat berhak mengawasi. Pemerintah berkewajiban menjelaskan. Dan setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Ikbal.
