BANGGAI KEPULAUAN – Pemuda Desa Kalumbatan, Kevin Lapendos, mempertanyakan lambannya informasi mengenai tindak lanjut laporan administrasi yang telah disampaikannya kepada Polres Banggai Kepulauan.
Kevin mengatakan laporan tersebut telah diserahkan pada 4 Juni 2026. Namun, hingga kini ia mengaku belum memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.
Menurut Kevin, laporan itu memuat sejumlah dugaan persoalan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan Desa Kalumbatan. Di antaranya dugaan pungutan liar retribusi Pasar Desa Kalumbatan, dugaan gratifikasi yang disebut melibatkan oknum pemerintah desa dengan seorang pengusaha berinisial YT, serta dugaan markup anggaran bantuan pengadaan perahu fiber.
Kevin menegaskan bahwa berbagai dugaan tersebut perlu diuji dan ditelusuri melalui mekanisme hukum. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum memberikan kepastian mengenai proses penanganan laporan yang telah disampaikan.
“Apa yang menjadi hambatan sehingga laporan saya belum mendapatkan respons? Apakah karena saya hanya masyarakat biasa? Ataukah karena ada relasi kuasa yang membuat proses penanganan berjalan lambat?” ujar Kevin.
Ia menilai setiap laporan masyarakat seharusnya diproses berdasarkan ketentuan hukum dan tidak dipengaruhi status sosial, jabatan, maupun kekuatan pihak yang dilaporkan.
“Memang salah satu pihak yang kami laporkan memiliki pengaruh dan kekuasaan yang cukup besar. Namun, di hadapan hukum tidak boleh ada perlakuan yang berbeda. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama,” katanya.
Kevin juga meminta Polres Banggai Kepulauan memberikan informasi mengenai tahapan penanganan laporan tersebut. Menurutnya, informasi mengenai perkembangan perkara penting untuk memastikan adanya akuntabilitas dalam pelayanan penegakan hukum.
Ia mengatakan transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui bahwa setiap laporan yang masuk telah mendapatkan perhatian dan ditangani sesuai prosedur yang berlaku.
“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta kepastian bahwa laporan masyarakat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi mengenai perkembangan penanganan perkara merupakan bagian dari akuntabilitas institusi penegak hukum kepada masyarakat,” tegas Kevin.
Kevin berharap Kapolres Banggai Kepulauan dapat memberikan perhatian terhadap laporan tersebut dan memastikan proses penanganannya berjalan secara profesional, objektif, serta bebas dari intervensi.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan dimaksudkan untuk melemahkan institusi kepolisian. Sebaliknya, kritik tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal proses penegakan hukum.
Jika dalam waktu yang dinilai wajar tidak terdapat kejelasan mengenai perkembangan laporan, Kevin mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi.
Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik dan penegakan hukum.
“Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara. Jika laporan kami terus tidak memperoleh kejelasan, kami akan menggunakan hak tersebut untuk menuntut transparansi dan kepastian hukum,” ujarnya.
Kevin berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang profesional dan transparan. Ia juga meminta agar setiap laporan masyarakat diperlakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang pelapor maupun pihak yang dilaporkan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari Polres Banggai Kepulauan mengenai perkembangan laporan yang dimaksud Kevin. Konfirmasi dari pihak kepolisian diperlukan untuk memberikan informasi yang berimbang mengenai status dan proses penanganan laporan tersebut.
