GORONTALO – Persoalan penyaluran bantuan kepada masyarakat harus dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni memastikan bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.
Hal itu disampaikan Ikbal Ka’u, masyarakat Gorontalo, yang menilai persoalan administrasi, verifikasi data, perbedaan kewenangan, hingga kepentingan politik tidak boleh membuat masyarakat menjadi korban.
Menurut Ikbal, administrasi dan verifikasi memang merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan. Namun, keduanya tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat masyarakat yang berhak memperoleh bantuan.
“Persoalannya bukan apakah bantuan harus diverifikasi atau tidak. Persoalannya adalah apakah verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran atau justru menjadi alasan untuk menghambat,” ujar Ikbal.
Ia menilai setiap persoalan administrasi seharusnya dapat diselesaikan melalui koordinasi antarinstansi. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, kata dia, tidak semestinya terjebak dalam perbedaan kepentingan ketika yang dipertaruhkan adalah kebutuhan masyarakat.
Jangan Sampai Administrasi Mengalahkan Kepentingan Rakyat
Ikbal mengatakan bahwa ketertiban administrasi merupakan kewajiban pemerintah. Akan tetapi, pelayanan kepada masyarakat juga merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan.
Menurutnya, apabila terdapat perbedaan data, rekomendasi, atau mekanisme penyaluran, maka solusinya bukan mempertajam perbedaan antarinstansi.
“Kalau data bermasalah, perbaiki datanya. Kalau ada perbedaan, verifikasi bersama. Kalau ada masyarakat yang memenuhi syarat tetapi belum terakomodasi, segera ditindaklanjuti,” katanya.
Ikbal menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya menanggung dampak dari persoalan administratif yang terjadi di antara lembaga pemerintahan.
Ia juga meminta agar persoalan bantuan tidak dipahami secara sederhana sebagai pertarungan antara administrasi dan kepentingan rakyat.
Sebab, menurutnya, administrasi yang benar justru harus menjadi instrumen untuk melindungi hak masyarakat.
Data Penerima Bantuan Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Ikbal menilai data merupakan fondasi penting dalam penyaluran bantuan.
Karena itu, penetapan penerima harus didasarkan pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah memastikan penerima bantuan benar-benar masyarakat yang membutuhkan.
“Siapa penerimanya? Apa dasar penetapannya? Apakah kondisi penerima sesuai dengan data? Apakah masih ada masyarakat yang membutuhkan tetapi belum masuk dalam daftar?” ujar Ikbal.
Menurutnya, pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap bantuan pemerintah.
Sebaliknya, pertanyaan itu merupakan bagian dari pengawasan publik agar program bantuan berjalan secara transparan dan tepat sasaran.
“Data adalah alat untuk memastikan keadilan,” tegasnya.
Ikbal meminta pemerintah tidak menggunakan data secara selektif. Jika hasil verifikasi menunjukkan adanya perubahan kondisi masyarakat, maka data harus diperbarui berdasarkan keadaan di lapangan.
Pemprov dan Pemkot Harus Duduk Bersama
Dalam persoalan bantuan masyarakat di Gorontalo, Ikbal mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota untuk memperkuat koordinasi.
Menurutnya, perbedaan kewenangan merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berubah menjadi hambatan bagi pelayanan masyarakat.
“Tidak boleh ada ego institusi. Tidak boleh ada pertarungan siapa yang paling berjasa. Yang harus menjadi ukuran adalah apakah masyarakat menerima bantuan sesuai hak dan kebutuhannya,” katanya.
Ikbal menilai penyamaan data dan verifikasi bersama dapat menjadi jalan keluar apabila terdapat perbedaan administrasi.
Dengan mekanisme tersebut, setiap pihak dapat mengetahui persoalan secara objektif sekaligus mencari solusi tanpa harus mempertentangkan siapa yang paling benar.
Ia juga meminta agar setiap proses penyaluran bantuan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bantuan Jangan Dijadikan Instrumen Politik
Ikbal kemudian mengingatkan agar bantuan pemerintah tidak bergeser menjadi instrumen politik.
Menurutnya, bantuan bukan hadiah pribadi pejabat.
Bantuan juga bukan milik pemerintah provinsi, pemerintah kota, ataupun kelompok politik tertentu.
“Bantuan adalah bentuk kehadiran negara. Karena itu, penyalurannya harus berdasarkan hukum, data, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia khawatir bantuan dapat kehilangan tujuan apabila proses penyalurannya lebih banyak dipengaruhi kepentingan membangun citra atau kedekatan dengan kekuasaan.
“Jangan sampai bantuan diberikan berdasarkan siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, bukan berdasarkan siapa yang paling membutuhkan,” tegas Ikbal.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak menempatkan masyarakat sebagai pusat kebijakan.
Jika Ada yang Tidak Tepat, Perbaiki
Ikbal mengatakan pemerintah tidak perlu takut terhadap proses evaluasi.
Jika terdapat penerima yang tidak memenuhi ketentuan, maka harus dilakukan evaluasi.
Jika terdapat masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi belum menerima bantuan, maka harus ditindaklanjuti.
Jika terdapat persoalan data, maka harus diperbaiki.
Dan jika ditemukan persoalan dalam mekanisme penyaluran, maka harus dibuka serta diselesaikan secara transparan.
“Jika data belum sesuai, perbaiki. Jika ada masyarakat miskin yang belum masuk, masukkan. Jika ada penerima yang tidak layak, evaluasi sesuai ketentuan,” katanya.
Menurut Ikbal, pendekatan tersebut jauh lebih penting dibandingkan mempertahankan ego kelembagaan maupun membangun klaim politik atas bantuan masyarakat.
Kembali pada Khitah Pemerintahan
Ikbal menegaskan bahwa pemerintah harus kembali pada khitahnya sebagai pelayan masyarakat.
Ia menilai masyarakat tidak membutuhkan pertarungan narasi antaraktor politik maupun antarlembaga.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa bantuan yang disediakan negara benar-benar sampai kepada orang yang tepat.
“Rakyat tidak terlalu peduli siapa yang paling keras mengklaim dirinya sebagai pembela masyarakat. Rakyat hanya ingin tahu apakah bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” ujar Ikbal.
Karena itu, ia menyerukan agar semua pihak membuka ruang koordinasi dan verifikasi secara bersama.
“Buka data. Verifikasi bersama. Singkirkan kepentingan politik,” katanya.
Ikbal kembali mengingatkan agar penderitaan masyarakat tidak dijadikan panggung untuk memenangkan narasi politik.
“Jangan lawan verifikasi dengan sentimen. Jangan lawan data dengan kepentingan. Dan jangan gunakan penderitaan rakyat sebagai alat untuk memenangkan narasi politik,” tegasnya.
Ia menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa bantuan yang baik bukan sekadar bantuan yang cepat disalurkan atau paling ramai dipublikasikan.
“Bantuan yang benar adalah bantuan yang tepat, adil, transparan, dan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” pungkas Ikbal.
