POHUWATO, Ekopolis.co.id — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU membuat masyarakat pengguna Pertalite harus menghabiskan waktu cukup lama untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut kemudian mendorong sebagian pengendara memilih alternatif membeli Pertalite melalui pengecer maupun pom mini, meski harus membayar dengan harga jauh lebih tinggi.
Di tengah panjangnya antrean, harga Pertalite di tingkat pengecer disebut mengalami kenaikan di luar harga normal. Untuk ukuran botol sekitar 1 liter, Pertalite disebut dijual pada kisaran Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per botol. Sementara ukuran sekitar 1,5 liter disebut mencapai Rp25 ribu hingga Rp35 ribu per botol.
Situasi ini turut dirasakan masyarakat di Kecamatan Popayato. Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku terpaksa membeli BBM melalui pengecer karena tidak sanggup menunggu panjangnya antrean di SPBU.
“Torang so susah mo dapa Pertalite kalau di Pertamina, antriannya panjang. Terpaksa torang cuman ba bili di depot, biar harganya so Rp25 ribu, terpaksa torang bili, daripada sama sekali tidak dapa Pertalite,” ujarnya.
Menurut warga tersebut, pilihan membeli BBM dengan harga lebih mahal bukan karena tidak mengetahui adanya perbedaan harga, melainkan karena kebutuhan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi antrean panjang membuat sebagian masyarakat memilih membayar lebih mahal agar tetap bisa mendapatkan BBM.
Fenomena tersebut mendapat sorotan dari aktivis Jumardin, yang menyayangkan kondisi kelangkaan atau sulitnya masyarakat memperoleh Pertalite di SPBU hingga berujung pada melonjaknya harga di tingkat pengecer.
Jumardin menilai, pemerintah dan pihak terkait seharusnya tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Terlebih, jika harga Pertalite di SPBU tidak mengalami kenaikan, maka munculnya harga yang jauh lebih tinggi di tingkat pengecer patut menjadi perhatian dan perlu diawasi.
“Pemerintah jangan hanya melihat persoalan ini dari sisi antrean di SPBU. Harus dilihat juga kenapa masyarakat akhirnya terpaksa membeli di pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kalau harga di SPBU tetap, tentu pengawasan terhadap distribusi dan penjualan BBM di tingkat pengecer perlu dipertanyakan,” tegas Jumardin.
Ia meminta pihak terkait segera mencari solusi konkret terhadap panjangnya antrean dan memastikan masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai ketentuan dan harga yang semestinya.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak mudah. Apalagi ketika masyarakat harus menghadapi musim kemarau, kebutuhan terhadap kendaraan dan BBM menjadi semakin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas ekonomi.
“BBM ini kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitas dan perekonomian. Jangan sampai masyarakat yang sudah susah justru semakin susah karena harus membeli BBM dengan harga yang jauh lebih tinggi hanya karena tidak mampu mendapatkan Pertalite di SPBU,” ujarnya.
Jumardin berharap pemerintah, pihak SPBU, aparat pengawas, serta instansi terkait segera turun tangan melakukan evaluasi terhadap kondisi distribusi Pertalite di wilayah tersebut.
Ia menegaskan, masyarakat tidak seharusnya terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak dari panjangnya antrean dan dugaan kenaikan harga di tingkat pengecer.
“Jangan sampai pemerintah hanya tutup mata melihat kondisi rakyat seperti ini. Kalau memang ada persoalan distribusi, segera benahi. Kalau ada penjualan dengan harga yang tidak wajar, lakukan pengawasan. Rakyat membutuhkan solusi, bukan hanya dibiarkan menghadapi keadaan seperti ini,” pungkasnya.
