Palu, Ekopolis.co.id — Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Buruh Kontainer Sulawesi Tengah (SBTCST), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Palu yang tergabung dalam Aliansi Buruh dan Mahasiswa Bersatu menggelar aksi di depan Gedung Wali Kota Palu dan Gedung Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (6/10/2026).
Aksi diikuti sekitar 50 buruh dan mahasiswa dengan 12 mobil kontainer. Massa menyuarakan persoalan pendidikan, perlindungan hak buruh, dan kebebasan berserikat.
Aliansi menyampaikan empat tuntutan:
1. Wujudkan pendidikan gratis untuk rakyat;
2. Prioritaskan anak buruh dalam akses pendidikan gratis;
3. Tindak persoalan yang disebut massa sebagai tindakan arogansi Ketua ALFI-ILFA terhadap buruh;
4. Hentikan segala bentuk pelarangan buruh untuk berserikat.
Buruh Soroti Hak Pekerja
Ketua FNPBI, Abdul Wahyudin, menegaskan bahwa hubungan antara pengusaha dan buruh harus berdasarkan hukum serta menghormati hak pekerja. Ia menyoroti persoalan kebebasan berserikat dan meminta pemerintah memastikan tidak ada pihak yang menghalangi buruh menjalankan hak organisasinya.
“kebebasan berserikat ialah hak para pekerja karena telah di atur di dalam konstitusi kita, pemerintah harus menindak tegas persoalan yang merugikan para pekerja supir container” ujar wahyudin
Sekretaris Wilayah FNPBI juga menyoroti masih adanya persoalan perlindungan pekerja, termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran hak pekerja yang terkena PHK.
“pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap perusahaan agar hak-hak pekerja dipenuhi sesuai ketentuan hukum.” Ungkap jalal
Menanggapi tuntutan massa, Pemerintah Kota Palu menyampaikan akan memproses persoalan yang terjadi antara ALFI-ILFA dan SBTCST.
Pemerintah Kota Palu juga akan memanggil kedua organisasi tersebut untuk meminta penjelasan dan mencari penyelesaian atas persoalan yang terjadi.
FNPBI berharap proses tersebut dilakukan secara terbuka, berdasarkan hukum, dan tidak mengabaikan hak-hak buruh.
Sementara itu, Sekretaris Kota LMND, Mohammad Aril, menyoroti persoalan pendidikan di Sulawesi Tengah. Ia menyebut masih terdapat sekitar 69 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS) berdasarkan data BPMP Sulawesi Tengah pada Juni 2026.
“angka tersebut menunjukkan masih adanya persoalan besar dalam akses pendidikan. Karena itu, program pendidikan gratis harus benar-benar menjangkau rakyat, khususnya anak-anak buruh dan keluarga berpenghasilan rendah.” Sebut aril
Aliansi Buruh dan Mahasiswa Bersatu menegaskan bahwa pendidikan dan kesejahteraan buruh tidak dapat dipisahkan. Buruh membutuhkan perlindungan atas hak kerja, sementara anak-anak mereka membutuhkan jaminan untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Melalui aksi tersebut, buruh dan mahasiswa mendesak pemerintah agar tidak berhenti pada janji, tetapi memastikan adanya tindakan nyata dalam memenuhi hak pendidikan, melindungi pekerja, dan menjamin kebebasan berserikat.
