Parigi Moutong, Ekopolis.co.id – Dugaan mobilisasi alat berat untuk mendukung aktivitas pertambangan kembali menjadi sorotan. Temuan sebuah unit excavator yang terparkir di area perkebunan milik warga memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai tujuan keberadaan alat berat tersebut serta dugaan pembukaan akses jalan yang diduga dipersiapkan sebagai jalur operasional excavator.
Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi, tim menemukan satu unit excavator yang terparkir di area perkebunan warga. Di sekitar alat berat tersebut juga ditemukan sejumlah perlengkapan berupa karpet, bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, serta talang yang diduga telah dipersiapkan untuk menunjang aktivitas tertentu.
Temuan tersebut semakin menguatkan perlunya penelusuran lebih lanjut terhadap dugaan pembuatan jalan yang disinyalir akan digunakan sebagai akses mobilisasi alat berat. Namun, tujuan sebenarnya dari pembukaan jalan dan keberadaan perlengkapan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Di tengah upaya konfirmasi jurnalistik, respons Kepala Desa terhadap salah satu wartawan investigasi justru menuai sorotan. Sikap dan cara penyampaian respons yang dinilai tidak etis tersebut dianggap tidak mencerminkan semangat keterbukaan informasi publik, terlebih ketika wartawan sedang menjalankan tugas untuk mengklarifikasi temuan di lapangan.
Padahal, konfirmasi merupakan bagian penting dalam kerja jurnalistik. Setiap pejabat publik, termasuk kepala desa, memiliki ruang untuk memberikan penjelasan, membantah, ataupun meluruskan informasi yang berkembang agar pemberitaan tetap berimbang.
Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut keberadaan satu unit excavator. Lebih jauh, publik membutuhkan kejelasan mengenai siapa pemilik alat berat tersebut, untuk kepentingan apa perlengkapan seperti karpet, solar, dan talang disiapkan, serta apakah pembukaan akses jalan tersebut telah mengantongi persetujuan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah desa diharapkan tidak menghindari pertanyaan publik. Sebaliknya, keterbukaan dan penjelasan yang objektif justru menjadi bagian dari tanggung jawab pejabat publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Pihak berwenang juga perlu melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi aktivitas pertambangan tanpa izin maupun dugaan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan dan tata ruang.
Hingga berita ini disusun, dugaan tujuan mobilisasi excavator dan penggunaan perlengkapan yang ditemukan di lokasi masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi Kepala Desa maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan temuan tersebut.
Transparansi diperlukan agar dugaan yang berkembang tidak menjadi spekulasi, sekaligus memastikan setiap aktivitas di lapangan berjalan sesuai ketentuan hukum.
