GORONTALO – Pernyataan aktivis Jakarta sekaligus aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Mabni Ansari, yang menyatakan akan mengawal rencana pelaporan terhadap Kevin Lapendos atas dugaan pencemaran nama baik Kepala Desa Paisubebe, Dewanto Tjandring, menuai tanggapan dari kalangan aktivis mahasiswa di Gorontalo.
Kali ini, tanggapan datang dari Dimas Bobihu, mahasiswa UIN Sultan Amai Gorontalo yang juga menjabat sebagai Sekretaris III Bidang Eksternal PMII Cabang Kota Gorontalo. Dimas menilai pernyataan Mabni perlu dipertanyakan secara serius, terutama mengenai dasar penilaian dan sumber informasi yang digunakan sebelum membangun opini terhadap gerakan advokasi Kevin Lapendos.
Dimas menegaskan bahwa dirinya memahami betul pola gerakan Kevin Lapendos ketika melakukan advokasi terhadap berbagai persoalan publik. Menurutnya, salah satu langkah utama yang selalu dilakukan Kevin adalah turun langsung ke lapangan untuk mencari data, menggali informasi, mendengarkan keterangan masyarakat, serta melihat realitas persoalan sebelum menyampaikan kritik kepada pihak yang menjadi sasaran advokasi.
“Saya paham betul bagaimana pola gerakan Kevin Lapendos ketika melakukan advokasi. Yang utama dilakukan adalah turun lapangan untuk mencari data terkait masalah yang sedang di-pressure. Jadi, pertanyaan saya sederhana: dari mana opini itu dibangun sehingga begitu yakin ingin membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan rencana melaporkan Kevin atas dugaan pencemaran nama baik?” tegas Dimas.
Ia mempertanyakan apakah Mabni Ansari telah melakukan investigasi secara langsung di Desa Paisubebe, bertemu dengan masyarakat, mengumpulkan keterangan, dan memeriksa fakta-fakta yang menjadi dasar gerakan advokasi Kevin, atau justru hanya membangun kesimpulan berdasarkan informasi sepihak dari kejauhan.
“Kalau memang benar mengaku sebagai aktivis, seharusnya lebih memahami bagaimana pola gerakan seorang aktivis dalam melakukan advokasi. Kritik terhadap pemerintah tidak boleh langsung diposisikan sebagai pencemaran nama baik. Harus dilihat dulu konteks, proses, data, dan fakta yang melatarbelakanginya,” lanjutnya.
Dimas juga menyayangkan munculnya keterlibatan aktivis dari Jakarta dalam polemik yang berawal dari persoalan pemerintahan desa. Baginya, kehadiran aktivis dari luar daerah bukanlah persoalan, tetapi setiap sikap dan pernyataan seharusnya didasarkan pada investigasi yang objektif, bukan sekadar pembelaan terhadap salah satu pihak.
“Baru kali ini saya melihat persoalan dalam skala desa menjadi sorotan aktivis Jakarta sampai muncul narasi hendak melaporkan seorang aktivis yang sedang melakukan kritik terhadap pemerintah. Ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai semangat membela justru mengalahkan prinsip objektivitas dalam gerakan aktivisme,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PMII Cabang Kota Gorontalo, Fauzan Mokoagow, turut angkat bicara. Ia mengaku sangat menyayangkan narasi yang dibangun Mabni Ansari karena dinilai berpotensi menggiring persepsi publik sebelum persoalan tersebut diperiksa secara menyeluruh.
Fauzan bahkan mempertanyakan objektivitas pernyataan Mabni yang terkesan lebih dahulu mengambil posisi membela kepala desa, sementara proses advokasi dan substansi persoalan yang disoroti Kevin Lapendos belum tentu dipahami secara utuh.
“Saya sangat menyayangkan narasi yang dibangun oleh saudara Mabni Ansari. Jangan sampai narasi seperti ini justru terkesan ditunggangi kepentingan tertentu. Saya ingin bertanya, apakah Mabni sudah melakukan investigasi langsung di Desa Paisubebe, mendengar keterangan masyarakat, dan melihat kondisi yang sebenarnya? Ataukah hanya sebatas membangun opini dari kejauhan tanpa mengetahui realitas yang ada?” tegas Fauzan.
Menurut Fauzan, seorang aktivis seharusnya berdiri di atas prinsip keberpihakan terhadap kebenaran, bukan terburu-buru memberikan pembelaan terhadap pejabat publik tanpa terlebih dahulu menguji informasi dari berbagai sisi.
Ia juga menilai sangat ironis apabila ruang kritik terhadap pemerintah justru direspons dengan ancaman pelaporan hukum sebelum substansi kritik diuji secara objektif.
“Baru kali ini saya melihat ada aktivis yang justru membela pemerintah dan ingin melaporkan aktivis yang sedang mengkritik pemerintah itu sendiri. Kalau memang ingin mengawal persoalan ini, silakan. Tetapi kawal secara objektif, jangan hanya mendengar satu pihak lalu merasa paling mengetahui kebenaran,” ungkapnya.
Fauzan menegaskan bahwa pejabat publik, termasuk kepala desa, harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan masyarakat. Sebab, jabatan publik membawa tanggung jawab yang tidak terpisahkan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, Kevin Lapendos juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin persoalan ini terus berlarut-larut dalam adu narasi dan perang opini di ruang publik.
Kevin menyatakan akan segera membawa seluruh persoalan yang menjadi perhatiannya kepada instansi yang berwenang, baik terkait dugaan penyimpangan APBDesa Paisubebe maupun dugaan penghinaan terhadap dirinya.
“Saya tegaskan bahwa saya tidak akan berlarut-larut dalam adu narasi. Secepat mungkin persoalan ini akan saya sampaikan kepada pihak yang berwenang, mulai dari dugaan penyimpangan APBDesa hingga dugaan penghinaan terhadap diri saya. Biarkan instansi yang berwenang memeriksa dan menentukan kebenarannya,” tegas Kevin.
Menurut Kevin, berbagai dugaan yang selama ini menjadi perhatian dan dasar advokasinya tidak seharusnya diputuskan melalui perdebatan antarpihak, apalagi hanya berdasarkan pembelaan atau opini di media.
“Terkait semua dugaan ini, bukan kita yang bisa menentukan benar atau salahnya. Ada instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, menguji bukti, dan mengambil kesimpulan. Saya ingin semuanya terang melalui mekanisme yang semestinya, bukan sekadar menjadi perdebatan tanpa ujung,” lanjutnya.
Kevin juga menegaskan bahwa langkah membawa persoalan tersebut kepada instansi berwenang bukan berarti dirinya sedang menghakimi pihak tertentu. Ia menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum.
Baginya, jika memang tidak terdapat penyimpangan sebagaimana yang dipersoalkan, hal tersebut harus dapat dijelaskan melalui pemeriksaan yang transparan. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, maka harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Polemik ini semestinya tidak digeser menjadi pertarungan antar aktivis ataupun ajang saling melaporkan. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan apakah persoalan yang menjadi dasar advokasi Kevin Lapendos telah diperiksa secara objektif dan apakah terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, kebebasan tersebut juga harus dijalankan dengan tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, serta tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, dugaan pencemaran nama baik tidak dapat diputuskan hanya melalui pernyataan atau penilaian sepihak. Harus ada pemeriksaan berdasarkan fakta, bukti, konteks komunikasi, serta ketentuan hukum yang relevan.
Dimas dan Fauzan pada prinsipnya mengingatkan bahwa gerakan aktivisme tidak boleh kehilangan independensinya. Aktivis tidak seharusnya menjadi tameng kekuasaan, tetapi juga tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian ketika menyampaikan kritik.
Sebab, tugas aktivis bukan melindungi pejabat dari kritik, melainkan memastikan kekuasaan tetap berada dalam pengawasan publik.
Persoalan Paisubebe pun masih membutuhkan ruang klarifikasi dari seluruh pihak. Masyarakat berhak mengetahui fakta, pemerintah desa berhak memberikan penjelasan, dan Kevin Lapendos berhak menyampaikan dasar serta bukti advokasinya.
Pada akhirnya, yang harus diuji bukan siapa yang paling lantang berbicara atau siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, melainkan siapa yang mampu mempertanggungjawabkan pernyataannya dengan data dan fakta.
Kini, biarkan lembaga berwenang bekerja. Jangan sampai polemik opini justru mengaburkan substansi persoalan yang membutuhkan kejelasan dan pertanggungjawaban.
