EKOPOLIS.CO.ID — Jajaran Tani Merdeka Indonesia melakukan kunjungan silaturahmi ke Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Bone Limboto. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Satgas Tani Merdeka Provinsi Gorontalo, Harun Camaru, bersama dua anggota satgas yakni Amar S.Sos dan Muarif Radji. Rombongan disambut hangat oleh Kepala Balai BPDAS Bone Bolango, Bontor Lumbantobing, S.Hut., M.Sc. (1/12/2025)
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana komunikatif dan penuh semangat kolaborasi. Beberapa poin penting menjadi fokus pembahasan, antara lain:
1. Diskusi Program Pemerintah untuk Petani Se-Provinsi Gorontalo
Satgas Tani Merdeka menggali dan mempertegas berbagai program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan para petani. Diskusi menyoroti bagaimana program tersebut dapat dioptimalkan agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani di seluruh wilayah Gorontalo.
2. Evaluasi Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Popayato Group
Dalam kesempatan itu, Satgas Tani Merdeka menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terkait pelaksanaan RHL di wilayah Popayato Group. Evaluasi ini mencakup efektivitas program, pengawasan lapangan, serta tantangan yang masih dihadapi dalam implementasinya.
3. Penguatan Kerja Sama Satgas Tani Merdeka dengan BPDAS
Satgas Tani Merdeka menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dengan BPDAS Bone Bolango dalam memaksimalkan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan petani. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyebarluasan informasi, pendampingan lapangan, dan mendorong realisasi program secara lebih masif di tingkat akar rumput.
Kepala Balai BPDAS Bone Bolango, Bontor Lumbantobing, menyambut baik agenda silaturahmi ini serta memberikan apresiasi atas komitmen Satgas Tani Merdeka dalam memperjuangkan kepentingan petani. Ia berharap kerja sama tersebut dapat menjadi langkah nyata untuk memperkuat ketahanan lingkungan dan meningkatkan produktivitas petani di Gorontalo.
Pertemuan ditutup dengan kesepahaman bersama untuk terus membuka ruang dialog serta mengawal program-program pertanian dan kehutanan agar berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat. (*)
