Parimo, Ekopolis.co.id – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Sijoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kembali menjadi sorotan. Lokasi tambang yang dikenal masyarakat dengan sebutan “Lubang Ambulans” dilaporkan masih beroperasi dan memunculkan kekhawatiran atas keselamatan warga serta kerusakan lingkungan.
Sorotan tersebut disampaikan Satrio, Koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat (Gempar) Parimo. Ia mempertanyakan langkah aparat penegak hukum (APH) dalam menangani aktivitas pertambangan ilegal yang menurut informasi masyarakat telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Satrio menilai, rentetan laporan kecelakaan dan korban jiwa di kawasan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius aparat. Ia meminta kepolisian tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga mengambil langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami bertanya, mengapa APH mulai dari Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri seolah-olah diam menyaksikan PETI ini semakin menggila? Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban, sementara aktivitas pertambangan ilegal tetap berjalan,” tegas Satrio dalam keterangannya kepada media.
Gempar Parimo Desak Dugaan Pengendali PETI Diusut
Selain mendesak penertiban lokasi tambang, Gempar Parimo meminta aparat mengusut pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam aktivitas PETI di Desa Sijoli.
Dalam pernyataannya, Satrio secara khusus menyebut nama Daeng B dan Mas M sebagai pihak yang diduga memiliki peran penting dalam pengendalian aktivitas pertambangan tersebut.
Namun, dugaan keterlibatan kedua nama tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan dan pemeriksaan oleh aparat berwenang. Gempar Parimo meminta kepolisian menelusuri seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang mendukung operasional tambang.
“Kami meminta kasus ini diusut dari hulu hingga hilir. Jangan hanya menyasar pekerja di lapangan, tetapi telusuri juga siapa yang mengendalikan, membiayai, dan mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut,” ujar Satrio.
Lubang Ambulans dan Ancaman Kerusakan Lingkungan
Persoalan PETI di Sijoli tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum. Aktivitas tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di kawasan perbatasan Sulawesi Tengah dan Gorontalo.
Berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, sejumlah insiden kecelakaan dilaporkan terjadi di kawasan pertambangan tersebut. Peristiwa itu disebut mencakup korban luka hingga meninggal dunia akibat tertimpa material dan runtuhan lubang tambang.
Kondisi lubang tambang yang tidak memenuhi standar keselamatan kerja semakin meningkatkan risiko bagi para pekerja maupun masyarakat sekitar.
Selain keselamatan manusia, warga juga mengeluhkan dugaan kerusakan sungai, tanah, dan kawasan hutan akibat aktivitas pertambangan. Pemeriksaan langsung oleh instansi teknis diperlukan untuk memastikan tingkat kerusakan serta dampaknya terhadap lingkungan.
APH dan Pemerintah Daerah Diminta Segera Turun Tangan
Gempar Parimo mendesak Polri, khususnya Polda Sulawesi Tengah dan Polres Parigi Moutong, segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas PETI di Desa Sijoli.
Mereka juga meminta Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, serta Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.
Menurut Satrio, masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan keselamatan, bukan sekadar pernyataan atau janji penertiban.
Ia menegaskan bahwa Gempar Parimo bersama masyarakat siap menggelar aksi demonstrasi apabila aparat tidak menunjukkan langkah konkret dalam menangani persoalan tersebut.
“Jika APH tetap tidak mengambil tindakan nyata, kami bersama masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa. Kami ingin ada kepastian hukum, penertiban PETI, dan perlindungan terhadap keselamatan warga,” tegasnya.
Hingga berita ini disusun, pernyataan Gempar Parimo tersebut menjadi desakan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini maupun instansi terkait, guna memastikan prinsip keberimbangan informasi dan asas praduga tak bersalah tetap terjaga.
