BANGGAI KEPULAUAN – Pengawasan proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Kalumbatan kembali menjadi perhatian publik. Koordinator Aliansi Pemuda Kalumbatan, Kevin Lapendos, menilai pengawasan di lapangan perlu diperkuat agar pelaksanaan proyek strategis nasional berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
Menurut Kevin, proyek yang dibiayai oleh anggaran negara tidak cukup dinilai dari kemajuan fisik pembangunan. Pelaksanaan pekerjaan juga harus memenuhi prinsip good governance, kepatuhan terhadap standar operasional, keselamatan kerja, serta pengendalian yang efektif di lapangan.
“Proyek nasional bukan sekadar membangun infrastruktur. Di dalamnya terdapat tanggung jawab hukum, administrasi, dan moral yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat. Ketika pengawasan di lapangan terlihat longgar, maka publik berhak mempertanyakan apakah seluruh standar pelaksanaan benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya,” kata Kevin.
Ia menjelaskan, hasil pemantauan di lokasi proyek masih menunjukkan adanya aktivitas masyarakat yang tidak berkaitan dengan pekerjaan konstruksi. Beberapa warga bahkan terlihat berolahraga dan keluar masuk area pembangunan.
Menurut Kevin, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian akses menuju kawasan proyek belum berjalan secara optimal.
“Dalam manajemen konstruksi modern terdapat prinsip pengendalian area kerja. Lokasi proyek seharusnya memiliki pembatasan akses yang jelas untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja, menjaga keamanan material, serta menghindari gangguan terhadap proses pembangunan. Apabila siapa saja dapat dengan mudah memasuki area proyek, maka hal tersebut patut menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.
Kevin menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Ia mengatakan lemahnya pengawasan dapat meningkatkan risiko keselamatan kerja, mengganggu kualitas pekerjaan, hingga menyulitkan proses pertanggungjawaban apabila di kemudian hari ditemukan persoalan teknis maupun administratif.
Ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah Desa Kalumbatan sebelumnya telah mengimbau masyarakat agar tidak memasuki area pembangunan tanpa kepentingan. Namun, menurutnya, imbauan tersebut perlu didukung dengan sistem pengamanan yang memadai dari pihak pelaksana proyek.
“Imbauan kepada masyarakat merupakan langkah yang baik. Namun pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat. Kontraktor pelaksana dan pihak yang memiliki kewenangan teknis juga wajib memastikan kawasan proyek benar-benar berada dalam pengendalian yang baik sesuai standar pelaksanaan pekerjaan konstruksi,” tegasnya.
Kevin menambahkan bahwa sorotan terhadap pembangunan KNMP bukan muncul tanpa alasan. Sejak awal pelaksanaan proyek, Aliansi Pemuda Kalumbatan telah menyampaikan sejumlah catatan, termasuk mengenai lokasi pembangunan yang berkaitan dengan polemik Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, rangkaian persoalan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih intensif dari instansi teknis, aparat pengawas internal pemerintah, maupun lembaga pengawas lainnya. Langkah itu dinilai penting agar pelaksanaan proyek benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Setiap proyek yang menggunakan uang rakyat wajib membuka ruang bagi pengawasan publik. Kritik bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, tetapi menjadi mekanisme kontrol sosial agar pelaksanaan pembangunan tetap berada dalam koridor hukum, prinsip akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat. Justru pengawasan yang kuat merupakan bentuk dukungan terhadap keberhasilan proyek nasional,” ungkap Kevin.
Selain itu, ia mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek, termasuk efektivitas penerapan standar operasional di lapangan. Evaluasi tersebut dinilai penting sebagai langkah pencegahan untuk meminimalkan potensi persoalan pada masa mendatang.
Aliansi Pemuda Kalumbatan menyatakan akan terus memantau pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih secara konstruktif. Organisasi tersebut berharap seluruh pemangku kepentingan menjadikan kritik masyarakat sebagai masukan objektif demi memastikan proyek strategis pemerintah terlaksana secara profesional, transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan di Desa Kalumbatan.
Kevin menegaskan bahwa keberhasilan sebuah proyek strategis nasional tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan secara fisik. Keberhasilan juga ditentukan oleh kualitas tata kelola selama proses pelaksanaan. Menurutnya, proyek yang dibangun dengan pengawasan yang disiplin, kepatuhan terhadap standar, dan keterbukaan kepada publik akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.
