POHUWATO — Dugaan keterlibatan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berinisial T.U. dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali menjadi sorotan publik.
Dugaan tersebut mencuat setelah adanya informasi dari sejumlah narasumber mengenai aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Molosipat dan Jabaru, Kabupaten Pohuwato, yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan oknum legislator tersebut.
Informasi yang dihimpun dari pemberitaan sebelumnya menyebutkan, seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya dugaan kewajiban pembagian hasil penggunaan lahan yang belum diselesaikan dengan nilai sekitar Rp7 juta.
“Masih ada utang sekitar Rp7 jutaan dari pembagian persentase lokasi. Itu dia (oknum aleg) belum dibayar,” ungkap narasumber sebagaimana dikutip dalam pemberitaan sebelumnya.
Selain persoalan pembagian hasil lahan, narasumber lain juga menyebut adanya dugaan aktivitas pertambangan di lokasi Jabaru yang sebelumnya menggunakan dua unit alat berat, masing-masing bermerek Caterpillar (CAT) dan SANY.
“Di lokasi Jabaru, dia menggunakan dua alat berat,” tegas sumber tersebut.
Informasi itu turut memunculkan pertanyaan mengenai dugaan hubungan oknum legislator dengan aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin.
Meski demikian, bentuk keterlibatan T.U. dalam aktivitas tersebut belum dapat dipastikan secara independen. Dugaan yang disampaikan narasumber masih memerlukan pendalaman, termasuk mengenai status perizinan tambang, kepemilikan alat berat, serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional.
Anggota DPRD Harus Menjaga Integritas dan Kepatuhan Hukum
Dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam aktivitas pertambangan ilegal menjadi persoalan serius, mengingat legislator merupakan pejabat publik yang memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Anggota DPRD tidak hanya dituntut menjalankan tugas kelembagaan, tetapi juga wajib menjaga integritas, menaati peraturan perundang-undangan, serta mempertanggungjawabkan perilakunya kepada masyarakat.
Dalam konteks tersebut, ketentuan Pasal 161 huruf b dan g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk menaati peraturan perundang-undangan serta tata tertib dan kode etik.
Sementara itu, Pasal 187 undang-undang yang sama mengatur bahwa DPRD kabupaten/kota menyusun kode etik yang wajib dipatuhi setiap anggota untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga.
Adapun Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mengatur sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.
Ketentuan itu memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana. Dugaan yang muncul tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah.
Badan Kehormatan DPRD Pohuwato Diminta Tidak Tutup Mata
Mencuatnya dugaan tersebut mendorong desakan agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pohuwato segera mengambil langkah evaluatif terhadap anggota DPRD yang bersangkutan.
BK DPRD memiliki kewenangan untuk meneliti dugaan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik anggota DPRD, melakukan penyelidikan, verifikasi, serta klarifikasi atas pengaduan yang disampaikan.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
Badan Kehormatan diminta menjalankan kewenangannya secara objektif, transparan, dan profesional. Jika terdapat bukti yang cukup mengenai dugaan pelanggaran etik, proses pemeriksaan harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Evaluasi terhadap anggota DPRD yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal dinilai penting untuk menjaga marwah lembaga legislatif serta kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.
PKB Diminta Evaluasi Anggotanya
Selain Badan Kehormatan DPRD Pohuwato, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga didesak untuk melakukan evaluasi internal terhadap kadernya yang duduk sebagai anggota legislatif.
Partai politik memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan kader yang dipercaya menjadi wakil rakyat tetap menjunjung tinggi integritas, kepatuhan hukum, serta kepentingan masyarakat.
Apabila hasil pemeriksaan dan proses hukum nantinya membuktikan adanya keterlibatan dalam aktivitas PETI atau pelanggaran etik yang serius, maka partai diminta mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan partai, dan mekanisme pemberhentian yang berlaku.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap kader partai yang terbukti melanggar hukum maupun mencederai kepercayaan publik.
Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, yang bersangkutan harus siap menerima sanksi pemberhentian dari keanggotaan DPRD sesuai mekanisme yang berlaku, atau secara sadar mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.
Penegakan Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih
Dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam aktivitas PETI juga perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Aparat diminta menelusuri informasi mengenai aktivitas pertambangan di Molosipat dan Jabaru, termasuk status perizinan, penggunaan alat berat, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kegiatan tersebut.
Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Jabatan politik tidak boleh menjadi penghalang bagi proses penegakan hukum apabila ditemukan bukti yang cukup.
Di sisi lain, setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati hingga terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi langsung dari anggota DPRD Pohuwato berinisial T.U. terkait dugaan tersebut masih diperlukan. Ruang hak jawab tetap terbuka bagi yang bersangkutan maupun pihak PKB dan DPRD Pohuwato.
Publik kini menunggu langkah konkret Badan Kehormatan DPRD Pohuwato, PKB, serta aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa dugaan tersebut ditindaklanjuti secara serius dan sesuai ketentuan hukum.
Sebab, integritas wakil rakyat bukan sekadar persoalan citra politik, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik.
