Pohuwato, Ekopolis.co.id — Aktivis Gorontalo, Ikbal Ka’u, mengapresiasi langkah Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, yang menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan KUD Dharma Tani. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan sikap etis yang patut dicontoh oleh pejabat publik dalam menjaga integritas dan menghindari potensi konflik kepentingan.
Ikbal menilai, terlepas dari perdebatan mengenai legalitas kepengurusan KUD Dharma Tani yang masih berlangsung, keputusan Limonu Hippy menunjukkan bahwa seorang pejabat publik mampu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan organisasi yang berpotensi menimbulkan polemik.
“Keputusan tersebut layak diapresiasi karena mencerminkan tanggung jawab moral seorang pejabat publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Ikbal dalam keterangannya.
Meski demikian, Ikbal mengingatkan bahwa persoalan hukum mengenai legalitas KUD Dharma Tani hingga kini masih menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Limboto. Karena itu, seluruh pihak diminta menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak membangun persepsi seolah-olah status hukum kepengurusan telah berkekuatan hukum tetap sebelum adanya putusan pengadilan.
Selain itu, Ikbal juga menyoroti posisi Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Idris Kadji, yang hingga kini masih menjadi perhatian publik karena diduga merangkap beberapa jabatan strategis, yakni sebagai pengurus atau ketua KUD Dharma Tani, anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, serta komisaris pada sebuah perusahaan.
Menurut Ikbal, informasi mengenai dugaan rangkap jabatan tersebut telah menjadi perhatian publik melalui berbagai pemberitaan. Oleh sebab itu, ia menilai langkah Limonu Hippy seharusnya menjadi teladan bagi Idris Kadji.
“Menjaga integritas tidak cukup hanya dengan menyampaikan komitmen terhadap transparansi. Yang lebih penting adalah menghindari kondisi yang dapat menimbulkan persepsi konflik kepentingan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa rangkap jabatan belum tentu melanggar ketentuan hukum. Namun, dari sudut pandang etika pemerintahan, kondisi tersebut dinilai patut dihindari agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.
Karena itu, Ikbal mendorong Idris Kadji mengikuti langkah yang telah diambil Limonu Hippy dengan melepaskan jabatan di kepengurusan koperasi selama masih menjalankan amanah sebagai anggota legislatif.
“Langkah tersebut penting agar polemik yang berkembang di tengah masyarakat tidak terus berlanjut serta dapat menjaga marwah lembaga legislatif maupun koperasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Ikbal juga mengingatkan agar seluruh aktivitas kelembagaan KUD Dharma Tani yang saat ini masih menjadi objek sengketa hukum dijalankan secara hati-hati. Ia menekankan pentingnya mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
Menurutnya, setiap keputusan yang diambil selama proses sengketa masih berjalan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh anggota koperasi serta menghindari munculnya persoalan hukum baru apabila nantinya terdapat putusan pengadilan yang berbeda.
Ikbal menegaskan bahwa KUD Dharma Tani merupakan aset masyarakat Pohuwato yang harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yakni keterbukaan, demokrasi, dan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota.
“Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, transparansi tata kelola, serta keteladanan dari para pejabat publik. Keberanian Limonu Hippy mengambil sikap mundur patut diapresiasi. Kini publik menunggu apakah Idris Kadji memiliki keberanian moral yang sama demi menjaga integritas jabatan dan marwah KUD Dharma Tani,” pungkasnya.
