POPAYATO, Ekopolis.co.id — Pernyataan yang disampaikan oleh saudara Moh Rivaldi S Daud mengenai dugaan aktivitas sabung ayam yang terstruktur di wilayah Popayato, Kabupaten Pohuwato, memicu respons keras dari warga lokal. Meskipun fungsi kontrol dari mahasiswa patut dihormati, narasi yang dilemparkan ke publik tersebut dinilai tendensius, minim bukti, dan mengabaikan fakta di lapangan.
1.Pertanyakan Validitas Data “Orang Luar”
Sangat disayangkan narasi yang begitu spesifik—bahkan hingga merinci jadwal harian di berbagai desa—dilempar oleh seseorang yang diketahui bukan merupakan warga asli atau menetap di Popayato. Sebagai pihak yang tidak sehari-hari hidup dan berinteraksi di tengah masyarakat Popayato, klaim saudara Rivaldi patut dipertanyakan validitasnya. Membawa informasi yang bersifat desas-desus tanpa bukti fisik hanya akan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.
Menanggapi hal ini, Gusnar Rupu, salah seorang masyarakat asli Popayato, memberikan kritik tajam terhadap klaim sepihak tersebut.
“Kami selaku masyarakat asli yang lahir dan besar di Popayato merasa heran dengan pernyataan saudara Rivaldi. Dia ini bukan orang sini, tidak tinggal di sini, tapi seolah-olah paling tahu segala hal yang terjadi di dalam rumah tangga kami. Jadwal-jadwal desa yang dia sebutkan itu dasarnya apa? Jangan sampai hanya menerima informasi mentah atau katanya-katanya, lalu langsung membuat gaduh di media seolah Popayato ini basis perjudian,” ujar Gusnar Rupu tegas.
2.Potensi Menstigma dan Merugikan Nama Baik Desa
Menyebutkan nama-nama desa seperti Desa Telaga, Tahele, Marisa, hingga Milangodaa dalam skema jadwal perjudian tanpa bukti konkrit telah melukai perasaan warga setempat. Masyarakat Popayato dikenal religius dan menjunjung tinggi norma. Menggeneralisasi wilayah mereka berdasarkan asumsi pihak luar berpotensi merusak citra daerah yang selama ini kondusif.
Gusnar Rupu menambahkan bahwa situasi di Popayato saat ini aman dan tidak seperti yang digambarkan dalam narasi provokatif tersebut.
“Popayato ini daerah yang tenang dan masyarakatnya fokus bekerja mencari nafkah dengan benar. Kalau ada oknum atau riak-riak kecil, biar itu jadi urusan aparat yang berwenang, bukan justru digeneralisir seolah-olah ada kegiatan terstruktur tiap hari di desa-desa kami. Tindakan melempar isu tanpa klarifikasi ke tokoh masyarakat setempat ini sangat tidak bijaksana,” tambah Gusnar.
3.Serahkan pada Mekanisme Hukum yang Sah
Masyarakat Popayato tentu mendukung penuh penegakan hukum yang bersih. Namun, mendesak pencopotan pejabat kepolisian atau pembentukan tim khusus atas dasar data yang diakui sendiri “masih perlu diverifikasi” adalah langkah yang melompati prosedur dan terkesan dipaksakan untuk kepentingan tertentu.
Melalui penyampaian dari tokoh masyarakat seperti Gusnar Rupu, warga Popayato mengimbau semua pihak luar untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Tabayyun (konfirmasi) dan pengecekan fakta di lapangan secara langsung harus diutamakan agar niat yang katanya ingin meluruskan hukum tidak justru berujung pada fitnah yang merugikan nama baik masyarakat Popayato secara keseluruhan.
